REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi pada Jumat (7/11) mengumumkan pembentukan pemerintah baru yang terdiri atas kaum teknokrat dan dipimpin oleh Perdana Menteri Khaled Bahah, demikian laporan stasiun telvisi resmi Yaman.
Menurut dekrit yang ditandatangani oleh Hadi, Khaled Bahah akan memimpin Kabinet 36-anggota. Di dalam kabinet tersebut, menteri pertahanan, dalam negeri, keuangan dan urusan luar negeri pada kabinet sebelumnya diganti, kata laporan itu.
Hadi mengangkat Mayor Jenderal Mahmoud As-Subayhi, Komandan Wilayah Militer Ke-4, sebagai Menteri Pertahanan, dan Kepala Lembaga Keamanan (Intelijen) Polisi Brigadir Jalal Ar-Ruwaishan sebagai Menteri Dalam Negeri
Pembentukan pemerintah baru tersebut didasari atas kesepakatan yang ditandatangani oleh partai politik pada awal November. Di dalam kesepakatan itu, Hadi dan Bahah akan membentuk pemerintah yang terdiri atas kaum teknokrat.
Pengumuman tersebut dikeluarkan beberapa jam sebelum pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB yang dijadwalkan membahas sanksi atas perusak peralihan politik di Yaman, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Amerika Serikat pekan lalu meminta DK PBB menjatuhkan sanksi atas mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan dua pemimpin kelompok Syiah Al-Houthi --yang dituduh merusak upaya untuk menyelesaikan krisis politik saat ini di negara Timur Tengah itu.
Bahah adalah perdana menteri kedua yang diangkat oleh Hadi dalam satu pekan, setelah kelompok Al-Houthi menolak Ahmed Awad bin Mubarak --Direktur Kantor Kepresidenan-- sebagai perdana menteri. Penolakan tersebut menambah dalam krisis politik di Yaman, setelah anggota Al-Houthi merebut Ibu Kota Yaman, Sana'a, pada akhir September.
Sementara itu, ribuan pendukung mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh turun ke jalanan di Sana'a pada Jumat untuk memprotes campur tangan AS dalam peralihan politik di negara mereka.
Partai Kongres Rakyat Umum, pimpinan Saleh, pada Rabu (5/11) menyatakan duta besar AS untuk Yaman telah menyampaikan pesan melalui seorang menengah untuk Saleh agar meninggalkan negeri itu paling lambat pada Jumat (7/11) atau menghadapi sanksi internasional.
Namun Gedung Putih pada Kamis "membantah AS mengirim ancaman apa pun" kepada Saleh, yang dituduh oleh Washington merusak kestabilan di Yaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
