REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Selain Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga menilai penolakan pembangunan kantor perwakilan Hamas di Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah telah disetir Barat.
Ketua LDII Abdullah Syam mengatakan, dari penolakan ini terlihat jelas keragu-raguan pada pemerintahan Jokowi-JK. Padahal menurutnya jika memang berniat mendukung penuh kemerdekaan Palestina, maka penolakan ini seharusnya tidak terjadi.
"Jika ingkar janji dan melalaikan amanah, maka kebencian Allah sangat besar," ujar Syam kepada ROL, Rabu (3/12).
Bila penolakan ini berdasarkan kekhawatiran pemerintah akan adanya kecemburuan faksi lain seperti Fatah terhadap Hamas misalnya, menurutnya itu kecemasan yang tidak perlu dikarenakan cita-cita keduanya bisa berjalan beriringan.
Pun, menurut dia, jika penolakan didasarkan pada kekhawatiran pemerintah soal Hamas juga sangat tidak tepat.
"Kekhawatiran bahwa akan ada semacam terorisme atau separatis dari Hamas juga tidak perlu. Hamas bertujuan baik terlepas dari konspirasi yang tersebar luas di media," katanya.
Abdullah menegaskan, penolakan ini harus dikaji lebih dalam lagi dan tentu pihaknya mendukung jika kantor perwakilan Hamas didirikan di Indonesia. "Jadi apalagi alasan yang sebetulnya tidak perlu ? Terlihat sekali kalau pemerintah disetir negara Barat," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
