REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden AS Barack Obama pada Jumat (2/1) menandatangani perintah eksekutif, yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Sanksi baru tersebut merupakan reaksi atas apa yang ia sebut sebagai "sejumlah provokasi" Pyongyang, terutama serangan maya paling akhir terhadap Sony Pictures Entertainment.
Sanksi itu ditujukan terhadap tiga lembaga --Reconnaissance General Bureau, Korea Mining Development Trading Corporation dan Korea Tangun Trading Corporation, serta 10 orang yang bekerja untuk ketiga lembaga tersebut.
Semua sasaran sanksi itu tak diberi akses ke sistem finansial AS dan dilarang melakukan tranksaksi dengan warga negara AS, menurut Departemen Keuangan AS.
Akses di AS mereka yang dikenakan sanksi akan dibekukan dan mereka dilarang menggunakan sistem keuangan AS.
Tindakan itu "akan makin mengucilkan lembaga penting Korea Utara (DPRK) dan mengganggu kegiatan hampir selusin agen penting Korea Utara", kata Menteri Keuangan AS Jacob Lew di dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Sabtu pagi.
"Sebagaimana Presiden telah katakan, reaksi kami atas serangan Korea Utara terhadap Sony Pictures Entertainment akan proporsional, dan akan berlaku pada saat dan dengan cara yang kami pilih. Tindakan hari ini adalah aspek pertama dari reaksi kami," kata Gedung Putih.
"Perintah tersebut tidak ditujukan kepada rakyat Korea Utara, tapi lebih bertujuan kepada Pemerintah Korea Utara dan kegiatannya yang mengancam Amerika Serikat dan yang lain," tulis Presiden Barack Obama di surat kepada para pemimpin Parlemen dan Senat AS.
Sebelumnya AS tak pernah menjatuhkan sanksi terhadap satu negara asing dalam pembalasan langsung terhadap serangan maya atas satu perusahaan Amerika. Namun para pejabat AS mengatakan tindakan Korea Utara telah "melewati batas" sehingga memerlukan reaksi cepat dan tegas.
AS telah menuduh Pyongyang meretas Sony Pictures Entertainment sehubungan dengan film komedi "The Interview", yang menggambarkan upaya pembunuhan terhadap pemimpiN DPRK Kim Jong Un. Namun DPRK membantah telah terlibat, dan mengatakan pernyataan semacam itu adalah "desas-desus liar".
Ikuti Whatsapp Channel Republika