REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott mengisyaratkan Australia akan memperketat aturan bagi investasi asing di sektor lahan dan sumberdaya agrikultur.
Dalam pidatonya di depan Press Club di Canberra, Senin (2/2), PM Abbott menyatakan banyak warga Australia yang khawatir atas kedaulatan ekonomi negara itu.
"Saya ingin tegaskan bahwa saya bukan musuh investor asing, namun setiap investasi harus sesuai dengan syarat dan memberi manfaat bagi Australia," katanya.
Karena itu, menurut PM Abbott, pemerintahnya akan memberlakukan pemeriksaan dan pelaporan yang lebih ketat dalam pembelian lahan agrikultur oleh investor asing.
Sebelumnya Australia telah memperketat aturan investasi asing di sektor agrikultur sebagai salah satu syarat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Korea, Jepang dan China.
Partai Buruh yang beroposisi menanggapi pidato PM Abbott ini dengan menyatakan pernyataan itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Partai Liberal yang akan menghapus berbagai aturan dan hambatan birokrasi.
Oposisi sendiri menilai perlu adanya sistem registrasi nasional bagi investasi asing di sektor ini namun sistem yang ada sekarang melalui mekanisme Foreign Investment Review Board (FIRB) sudah cukup memadai.
"Tony Abbott melalui FTA, telah menciptakan sistem investasi asing yang diskriminatif di sektor agrikultur, misalnya adanya perbedaan bagi investor Amerika dan investor Asia," kata juru bicara Partai Buruh Joel Fitzgibbon dan Penny Wong.