REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott dituding mengalami diskoneksi dengan perasaan rakyat Australia, dalam kasus pemberian penghargaan tertinggi Australia kepada Pangeran Philip dari Inggris.

"Gelar kebangsawanan itu menjadi bukti terakhir terjadinya diskoneksi dengan rakyat," tegas Luke Simpkins, anggota parlemen Australia dari Partai Liberal.

Pada Jumat (6/2) siang, Luke Simpkins secara resmi mengajukan mosi bagi digelarnya pemungutan suara untuk menetukan kepemimpinan Tony Abbott, yang akan digelar dalam rapat Partai Liberal, Selasa (10/2) mendatang.

Mosi untuk voting itu juga mendapat dukungan dari anggota parlemen Partai Liberal lainnya yaitu Dennis Jensen, yang juga berasal dari daerah pemilihan Australia Barat.

Sumber ABC menyebutkan, para anggota parlemen ini telah menelepon Tony Abbott dan menyampaikan niat mereka secara terbuka.

Luke Simpkins juga mengirimkan email kepada koleganya di kalangan partai penguasa tersebut. Ia antara lain menyebutkan, "Saya banyak mendapatkan pertanyaan dari dapil saya, mengenai kemana arah pemerintahan ini." "Isu gelar kebangsawanan menjadi bukti terakhir adanya diskoneksi dengan perasaan rakyat Australia," katanya.

"Saya tidak berambisi menjadi menteri. Saya melakukan ini karena percaya ini yang terbaik bagi rakyat di negara kita," tambah Simpkins.

Mosi Simpkins ini disampaikan kepada tokoh senior Partai Liberal Phillip Ruddock, yang menyatakan benar telah menerima mosi tersebut.

Pertemuan Partai Liberal pekan depan merupakan pertemuan tahunan, dan mosi tersebut akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam forum itu.

Namun seorang anggota parlemen Partai Liberal Andrew Nikolic mengecam mosi yang diajukan Luke Simpkins. "Anda akan mengulangi kesalahan fatal yang dirasakan rakyat Australia di tahun 2013," kata Nikolic.

Ia merujuk kepada pergantian perdana menteri Kevin Rudd oleh Julia Gillard setelah Partai Buruh yang berkuasa ketika itu melakukan voting kepemimpinan secara internal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika