REPUBLIKA.CO.ID,JUBA -- Sudan Selatan membatalkan pemilihan umum yang dijadwalkan digelar pada Juni. Kabinet berencana meminta parlemen memperpanjang masa pemerintahan Presiden Salva Kiir.

Perebutan kekuasaan antara Kiir dengan mantan wakil presiden Riek Machar terus bergolak. Ribuan orang tewas dan lebih dari sejuta warga meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran antara pendukung kedua belah pihak meletus di negara termuda itu pada Desember 2013.

Dalam peta jalan perdamaian awal bulan ini, Kiir dan Machar menyetujui kesepakatan pembagian kekuasaan. Mereka berharap bisa mencapai kesepakatan final pada akhir Maret.

Juru bicara pemerintah Michael Makuei mengatakan usulan untuk memperpanjang jabatan Kiir dan parlemen akan diajukan kepada legislator pada Selasa. Makuei yakin usulan itu akan disetujui.

"Kabinet kemarin memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi perdamaian dengan membatalkan pemilu dan mengamendemen konstitusi. Kabinet memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan parlemen," kata Makuei, Sabtu (14/2).

Masa jabatan Kiir dan parlemen akan berakhir pada Juli. Makuei mengatakan usulan untuk perpanjangan itu bertujuan menghindari kekosongan kekuasaan jika pemerintah gagal mencapai kesepakatan permanen dengan kelompok oposisi.

Kedua belah pihak membutuhkan terbentuknya pemerintahan transisi pada Juli. Kabinet mengatakan pemilu baru akan digelar pada 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika