REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA BARAT -- Warga Aborigin resah setelah mengetahui perkampungan mereka di pedalaman Australia akan ditutup oleh pemerintah dengan dalih kekurangan dana.
Pemerintah Australia Barat sebelum mengumumkan akan menutup sekitar 150 dari 274 perkampungan Aborigin yang ada di negara bagian itu dalam tiga tahu mendatang. Meskipun belum ada daftar nama perkampungan yang akan ditutup, namun kabar tersebut telah menimbulkan keresahan.
Salah satunya dirasakan oleh penduduk perkampungan Mulan, yang dihuni sekitar 100 warga di kawasan Tanami Desert. "Cerita yang saya dengar dari pemerintah sangat meresahkan kami," kata Steven Kopp, yang menjadi semacam kepala desa di Mulan baru-baru ini.
Perkampungan ini begitu terpencil sehingga tidak terjangkau layanan telepon seluler. Satu-satunya alat komunikasi yakni telepon umum di kantor pos.
Meski demikian, cerita tentang penutupan perkampungan aborigin dengan cepat menyebar di kalangan warga.
Menurut Kopp, sebagian warga yang resah akan masa depan mereka telah memutuskan untuk meninggalkan perkampungan dan pindah ke tempat lain.
"Saya sangat sedih karena keluarga saya sendiri telah memutuskan pindah dari tanah leluhur," katanya.
"Mereka ketakutan dan resah, sehingga pergi begitu saja dari sini," tambah Kopp.
Menteri urusan Aborigin Australia Barat Peter Collier menekankan hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil terkait perkampungan mana yang segera ditutup.
Menteri Collier menduga tidak adanya peluang ekonomi dan sosial yang kemungkinan mendorong sebagian warga meninggalkan perkampungan mereka.
Namun Dennis Eggington dari lembaga bantuan hukum aborigin menyatakan warga itu pergi justru karena ketidakpastian dan kepanikan.
"Mereka panik dan marah. Banyak warga yang resah saat ini," katanya.
"Begitulah yang mereka tahu dari sejarah negara ini, dari pengalaman orang Aborigin selama ini," tambah Eggington.
Eggington menyatakan pihaknya berharap pemerintah melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Saya sangat kecewa karena pemerintah tidak mampu untuk turun ke bawah dan berbicara langsung dengan warga mengenai isu yang sangat meresahkan ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika