REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mengungkapkan kemarahannya, Rabu (11/3), kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, asal Vietnam, atas tanggapannya terkait sengketa Laut Cina Selatan, yang menolak pengakuan Cina atas dasar sembilan garis putus-putus di peta.
Sekjen ASEAN Le Luong Minh, mantan diplomat Vietnam, mengatakan kepada Manila Times pada pekan lalu bahwa ASEAN menolak kebijakan Cina menggunakan garis putus-putus untuk menegaskan kedaulatannya atas sejumlah pulau kecil dan karang di laut itu.
Penyatuan ekonomi ASEAN bisa terpengaruh oleh setiap permusuhan, yang bisa pecah. Vietnam berulangkali mengeluhkan mengenai langkah agresif Cina di kawasan perairan itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei mengatakan bahwa negaranya selalu mendukung integrasi ekonomi ASEAN, namun ASEAN tidak berada di satu pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan.
"Le Luong Minh adalah Sekjen ASEAN, dan dalam isu Laut Cina Selatan seringkali membuat pernyataan sepihak yang tidak sesuai dengan fakta ataupun sesuai dengan posisinya," kata Hong.
Dikatakan lebih lanjut, ha ini adalah penyimpangan serius dari posisi netral yang harus dimiliki ASEAN dan sekjennya, dan merusak citra ASEAN sebagai organisasi kawasan internasional.
Sekjen ASEAN harus memastikan bahwa ASEAN tetap pada janjinya untuk netral dan tidak menggunakan kantor publik untuk keuntungan pribadi. Belum jelas mengapa Cina menunggu begitu lama untuk menanggapi pernyataan yang dipublikasikan Rabu pekan lalu.
Cina mengklaim sekitar 90 persen kawasan Laut Cina Selatan, dan menegaskan klaimnya itu dengan membuat sembilan garis putus-putus di peta resminya, membentang hingga ke jantung maritim Asia Tenggara.
Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim di sebagian wilayah perairan yang memiliki potensi kekayaan energi dan menjadi lintasan utama pelayaran dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
