REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA - Para pengungsi yang mencari suaka ke Australia dan kini berada di pusat detensi imigrasi di Nauru, akan diterbangakan ke Kamboja mulai Senin pekan depan. Ini merupakan implementasi kerjasama Australia dan Kamboja untuk menampung pengungsi.
Dalam pengumuman yang diedarkan kepada para pengungsi, dijelaskan mengenai kondisi kehidupan di Kamboja. Disebutkan, bagi mereka yang ingin menetap di Kamboja, akan diberi bantuan keuangan untuk satu kali.
Selain itu, disebutkan pula bahwa mereka akan dibantu mencari pekerjaan, akses pendidikan, kursus bahasa Kamboja, serta asuransi kesehatan.
Dalam brosur tersebut disebutkan bahwa "Kamboja merupakan negara aman dimana polisi menjaga dan menegakkan aturan hukum".
Disebutkan, biya hidup di Kamboja lebih murah dibandingkan di Nauru dan mereka yang ingin tinggal di Kamboja akan diberi uang kontan atau melalui transfer bank.
Para pengungsi juga akan diberikan "bangtuan keuangan jika ingin memulai usaha di Kamboja".
Sumber ABC menyebutkan pihak berwenang Australia telah memilih dua tempat penampungan pengungsi di Kota Phnom Penh. Tempat itu disebut sebagai apartemen, guest house atau rumah kampung.
Dalam tujuh tahun, katanya, para pengungsi ini bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan Kamboja. Sumber ABC mengatakan sekitar 10 pengungsi telah setuju untuk turut dalam penerbangan perdana pekan depan.
Namun kantor Menteri Imigrasi Peter Dutton menolak menjelaskan rencana pemindahan ini.
Pihak International Organisation for Migration (IOM) sebelumnya menyatakan akan mengirim utusan ke Nauru untuk membantu kemungkinan pemindahan pengungsi ke Kamboja.
KesepakatanAustralia dan Kamboja ini bernilai 40 juta dolar, ditandatangani tahun lalu, namun sejauh ini belum ada seorang pun pengungsi yang dikirim ke negara miskin tersebut.
Kesepakatan kedua negara ini dikecam oleh badan PBB urusan pengungsi serta kelompok HAM di Kamboja.
Kelompok HAM Kamboja menyebut kesepakatan ini memalukan. "Kamboja tidak dalam posisi untuk menerima pengungsi," kata Virak Ou, aktivis HAM setempat.
"Kami negara miskin, dengan sistem kesehatan yang tidak memadai. Sistem pendidikan juga dipenuhi korupsi," kata Virak Ou.
Fakta Kamboja:
Populasi sekitar 15 juta jiwa, dengan lebih 96 persen berbahasa Khmer. Negara ini menganut sistem demokrasi di bawah monarki konstitusional. Rajanya bernama Norodom Sihamoni, sedang perdana menterinya adalah Hun Sen.
Kamboja dilanda perang saudara di era Khmer Merah, diperkirakan 1,7 juta jiwa korban tewas. Sekitar 20 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, dan termasuk salah satu negara termiskin di Asia.
Sekitar 37 persen balita mengalami malnutrisi, dengan proporsi penduduk usia di bawah 25 tahun lebih dari 50 persen. Lebih dari separuh anggaran pemerintah berasal dari bantuan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika