REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Parade Bendera tahunan diselenggarakan pada Hari Yerusalem, sebuah peringatan penyatuan kembali kota Israel tersebut setelah orang Yahudi merebut bagian Timur, milik Arab, selama Perang Timur Tengah 1967. Tahun ini, pawai itu akan diselenggarakan pada 17 Maret.
Peserta acara tersebut, kebanyakan orang Yahudi nasionalis-agama sayap-kanan, berpawai melalui Permukiman Palestina Muslim di Yerusalem Timur dalam perjalanan ke Tembok Barat atau Tembok Ratapan untuk memperlihatkan kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur.
Petisi itu bertujuan membidik izin polisi, yang mensahkan parade tersebut melewati Permukiman Muslim meskipun itu mengganggu kehidupan pedagang dan warga Palestina, dan meminta mereka memasang barikade di rumah mereka untuk melindungi diri mereka.
Menurut laporan media setempat selama beberapa tahun belakangan, polisi telah mengeluarkan panduan buat orang Palestina di permukiman Muslim dan Kristen, untuk menginstruksikan mereka menutup toko mereka dan tetap berada di dalam rumah mulai satu jam sebelum parade sampai kegiatan tersebut berakhir.
Tahun lalu, Ir. Amim mengumpulkan dokumentasi video yang memperlihatkan peserta pawai memukuli jendela rumah warga, meneriakkan kata-kata "Mati lah Orang Arab", meludah, mendorong dan merusak harta umum dan pribadi.
Video lain memperlihatkan peserta pawai berteriak, "Kuil akan dibangun; bakar masjid." Teriakan itu merujuk kepada kompleks Masjid Al-Aqsha, yang dikenal oleh orang Yahudi dengan nama Bukit Knisah dan oleh umat Muslim sebagai Al-Haram Asy-Syarif --tempat suci umat Muslim dan Yahudi.
Pawai tahun ini dilakukan di tengah kerusuhan antara orang Yahudi dan Palestina di kota tersebut mengenai akses ke Kompleks Al-Aqsha. Israel mencaplok Yerusalem Timur, milik Arab, dan "menyatukan" kota itu pada 1980, tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.
Pencaplokan tersebut menjadi penghalang utama perundingan perdamaian. Rakyat Palestina menuntut negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika