REPUBLIKA.CO.ID, PBB- Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Israel dan Palestina melaporkan jumlah mengkhawatirkan anak-anak korban perang tahun lalu di Jalur Gaza, tapi terpecah pada apakah Israel harus dicantumkan pada daftar pelanggar hak anak, kata naskah lembaga dunia itu.
Laporan rahasia negara 22 halaman itu, yang diperoleh Reuters pada Jumat, disiapkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di lapangan untuk diserahkan kepada utusan khusus lembaga dunia itu untuk anak-anak dan sengketa bersenjata saat ia menyiapkan rancangan daftar tahunan.
Utusan khusus itu, Leila Zerrougui dari Aljazair, memasukkan tentara Israel dan kelompok keras Hamas Palestina di rancangan kirimannya ke Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, yang memiliki kata akhir atas daftar itu, kata sumber badan dunia tersebut.
Diplomat menyatakan hasil akhir daftar itu, yang menyebut pelanggar berat hak asasi anak-anak dalam sengketa bersenjata, bisa mencapai negara anggota PBB sejak awal pekan depan.
Lebih dari 2.100 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam kemelut itu, sementara 67 tentara Israel dan enam warga sipil di Israel tewas. Laporan negara itu menyatakan sekitar 540 anak-anak dilaporkan tewas, 371 dari mereka berusia 12 tahun atau lebih muda.
Sumber diplomatik PBB kepada Reuters menyatakan Israel melobi keras terhadap pencantumannya dan bahwa Ban bersikap menentang pencantuman Israel. Diplomat menyatakan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Daya mendesak Ban tidak mendaftar Israel.
Rancangan laporan itu berisi bahasa kuat atas dugaan pelanggaran hak anak dalam perang Gaza. Dikatakannya, salah satunya ialah kematian dan luka tidak sah pada anak-anak Palestina akibat pasukan Israel, penahanan anak-anak Palestina dan serangan terhadap sekolah.
Penyelidikan PBB terbitan April menyatakan tentara Israel menembaki tujuh sekolah PBB selama perang Gaza, menewaskan 44 warga Palestina, yang berlindung di beberapa tempat, sementara pejuang Palestina menyembunyikan senjata dan melancarkan serangan dari beberapa sekolah kosong PBB.
Sumber diplomatik kepada kepala biro Reuters di PBB menyatakan merasa tertekan oleh Israel. Israel menyatakan tidak harus terdaftar tapi menolak menekan siapa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
