REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dalam 10 tahun terakhir, PBB telah meningkatkan penyebaran pasukan penjaga perdamaiannya ke sejumlah negara di dunia. Mereka ditugaskan membantu mengamankan warga di setiap negara yang dianggap menghadapi ancaman.
Namun, tugas mulai tersebut ternodai setelah draf laporan terbaru yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pengawasan Internal PBB (OIOS). Menurut laporan, pasukan penjaga perdamaian telah sering kali melakukan barter atau pertukaran barang untuk mendapat layanan seksual.
Laporan mengatakan, ada sekitar 480 kasus eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan pasukan perdamaian sejak 2008 hingga 2013. Dokumen menyatakan ada ratusan perempuan di Haiti dan Liberia, yang akhirnya terdorong menjajakan diri mereka demi mengatasi kelaparan, kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hidup.
"Mereka dibayar dengan uang tunai, perhiasan, ponsel dan barang-barang lainnya," ujar laporan.
Menurut laporan, di Haiti misalnya ada sekitar 225 perempuan yang mengakui melakukan transaksi seksual dengan pasukan perdamaian untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan. Umumnya kasus ekspolitasi seksual ini tak pernah dilaporkan dalam misi. Lebih mencengangkan lagi, laporan menemukan sekitar seperiga dari dugaan pelecehaan seksual dilakukan pada anak di bawah usia 18 tahun.
Draf laporan tak mengatakan, kapan tepatnya kasus transaksi seksual di Haiti terjadi. Namun seperti diketahui, misi perdamaian PBB kali pertama resmi ditempatkan di negara tersebut pada 2004.
Salah satu staf PBB yang menghasilkan laporan menolak berkomentar pada Selasa (9/6). Ia menyatakan lebih baik menunggu sampai rilis resmi diumumkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
