Jumat 03 Jul 2015 16:19 WIB

Dukung Pernikahan Sejenis, Menteri Australia Didesak Mundur

Red:
Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne.
Foto: AAP
Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne.

REPUBLIKA.CO.ID. CANBERRA -- Pemimpin faksi pemerintah di Senat Australia, Eric Abetz, mendesak para anggota kabinet yang mendukung pernikahan sesama jenis untuk mengundurkan diri. Pernyataan itu memicu reaksi dari salah seorang menteri.

Menteri Pendidiikan Christopher Pyne mengatakan, tidak adil meminta menteri-menteri yang mendukung pernikahan sesama jenis untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebelumnya, Senator  Eric Abetz mengatakan para menteri yang mendukung diadakannya voting untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis di Australia sebaiknya mundur.

Pernyataan Abetz ini sebenarnya sejalan dengan garis kebijakan Partai Liberal yang menganggap bahwa pernikahan yang sah adalah antara pria dan wanita, bukan antara sesama jenis.

Pernyataan ini dikemukakan Abetz menanggapi akan diajukannya sebuah RUU Pernikahan Sejenis Agustus mendatang oleh sejumlah anggota parlemen dari lintas fraksi.

Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull, Menteri Lingkungan Hidup Greg Hunt serta Wakil Menteri Perbendaharaan Negara (Assistant Treasurer) Josh Frydenberg semuanya secara terbuka mendukung legalisasi.

Menurut Menteri Pyne, PM Tony Abbott sendiri sering menyatakan bahwa setiap orang memiliki pendapat berbeda atas isu ini dan pendapat tersebut harus dihormati.

Senator Abetz menilai, jika dilegalisasi, pernikahan sejenis akan membuka kotak pandora, termasuk kemungkinan praktik "polyamory", yaitu menjalin seksual secara beramai-ramai dengan persetujuan semua yang terlibat. 

Namun menurut Menteri Pyne, "Saya tidak tahu apa itu polyamory, tapi kedengarannya tidak menarik".

Menteri Perdagangan Andrew Robb menilai isu pernikahan sejenis bukan merupakan isu utama bagi kebanyakan warga Australia.

"Jutaan keluarga yang bekerja keras sehari-hari tidak akan berterima kasih pada kita yang begitu sibuk dengan isu ini," katanya baru-baru ini.

Sedikitnya 83 dari 123 suara faksi pemerintah baik di DPR maupun di Senat, secara terbuka menyatakan menolak mengubah definisi pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement