REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak pemimpin oposisi dan pemerintah di Sudan Selatan untuk tidak menyerang warga sipil. Penyerangan terhadap warga sipil merupakan sikap yang tak dapat ditoleransi.

Ia juga ingin semua pihak di negara termuda di dunia tersebut mengetahui bahwa mereka yang bertanggung-jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. "Pemimpin politik kedua pihak harus membuat pernyataan terbuka yang tegas bahwa mengincar warga sipil takkan ditolerir," kata Ban di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya di Markas Besar PBB, New York, Rabu (8/7).

Pernyataan itu dikeluarkan pada malam peringatan keempat kemerdekaan Sudan Selatan, yang secara resmi diproklamasikan pada 9 Juli 2011, setelah referendum 99 persen warga Sudan Selatan memberi suara bagi pemisahan diri dari Sudan. Pemimpin PBB tersebut mengenang bahwa ia berdiri di Juba, Ibu Kota Sudan Selatan, empat tahun lalu bersama massa--warga yang bangga-- dan menyaksikan bendera dikibarkan untuk pertama kali bagi negara anggota terbaru PBB, Sudan Selatan.

"Saya takkan pernah melupakan rasa bahagian dan harapan," kata Ban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika