REPUBLIKA.CO.ID,MELBOURNE -- Industri film Australia telah menunjukkan taringnya dalam jumlah penjualan tiket lokal pada tahun ini, dan menjadikan 2015 sebagai tahun terbaik industri ini dalam 20 tahun terakhir.
Film laris ‘Mad Max: Fury Road’ memimpin kebangkitan industri ini. Mereguk keuntungan lebih dari 21 juta dolar (Rp 210 miliar) di bioskop, menempatkannya di urutan kesembilan dalam sejarah 10 film terbaik Australia.
Film ‘Water Diviner’, yang dibintangi Russell Crowe, menghasilkan lebih dari 15 juta dolar (Rp 150 miliar) di Australia. Film keluarga berbujet rendah ‘Paper Planes’ menjadi kejutan setelah berhasil meraup untung lebih dari 10 juta dolar (Rp 100 miliar).
Tapi warga Australia termasuk angin-anginan dalam mendukung produk dalam negeri di bioskop. Tahun 2014 berakhir sebagai tahun terburuk kedua untuk penjualan tiket dalam empat dekade terakhir.
Meroketnya bisnis ini pada 2015 bertepatan dengan adanya dorongan dari produser untuk melakukan perubahan besar dalam hal pemberian visa bagi para aktor dan kru asing untuk bekerja di Australia.
Saat ini, serikat pekerja yang mewakili para aktor - Media Entertainment & Arts Alliance - harus menandatangani tiap visa yang diberikan kepada orang asing untuk bekerja pada produksi yang mendapat subsidi dari pembayar pajak Australia.
Banyak film Australia menerima sebagian pendanaan dari lembaga ‘Screen Australia’ atau dari berbagai lembaga pembiayaan film negara bagian, bersama dengan keringanan pajak. Asosiasi Produser Layar (SPA) ingin agar serikat pekerja itu mendapat persamaan.
"Untuk semua orang yang datang ke negara ini, serikat pekerja terlibat dalam keputusan yang dibuat," kata Matthew Deaner, direktur eksekutif SPA.
Ia menerangkan, "Pertanyaannya adalah mengapa hal itu terjadi, dan apakah ada industri lain di Australia yang melakukan itu, atau apakah ada industri lainnya yang secara global melakukan itu? Dan jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah tidak."
SPA berpendapat, proses tersebut mahal, memakan waktu, dan merepotkan.
Tapi para aktor yang mendukung status quo mengatakan, itu adalah sistem yang dikembangkan sejak beberapa dekade lalu untuk memastikan warga Australia menceritakan kisah mereka sendiri, terutama ketika didanai oleh pembayar pajak.
Aktor Geoff Morrell, yang telah menjadi salah satu wajah dari kampanye serikat pekerja melawan perubahan, mengatakan, aturan yang ada saat ini adalah apa yang membantu untuk menciptakan sebuah industri film Australia yang benar.
"Saya pikir kami benar-benar membahayakan masa depan industri kami, untuk beberapa keuntungan jangka pendek," sebutnya.
Geoff takut, menghapus serikat pekerja dari sistem persamaan bisa mengarah ke kondisi deregulasi total, dan akhir dari batasan terhadap warga asing yang bekerja pada produksi Australia.
Berdasarkan aturan bagi film yang didukung wajib pajak, setidaknya 50% dari peran utama dan 75% dari peran pembantu harus diisi oleh pemain Australia.
Geoff Morrell mengatakan, penjualan tiket bioskop atau box office Australia yang mengesankan tahun ini memungkiri kerapuhan sebenarnya dari industri lokal.
"Krisis di industri kami- dan itu adalah krisis yang diakui -adalah bahwa film Australia, bahkan dengan bintang internasional di dalamnya, beruntung untuk bisa mencetak 100 ribu dolar (Rp 1 miliar) dalam musim mereka," utaranya.
Ia mengungkapkan, "Begitu pula jawaban untuk membuat lebih banyak untung, atau begitu pula jawaban untuk melihat industri tersebut dan berkata, 'Bagaimana kami membuat film yang akan berbicara kepada kami dan kepada penonton internasional?.”
"Saya percaya, jawabannya adalah tidak dengan membiarkan impor bebas aktor sebanyak yang mereka inginkan. Saya pribadi hanya tak percaya itulah jawabannya, dan itu bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan jangka panjang dari yang diduga banyak orang," terangnya.
Tapi tak semua aktor merasakan hal yang sama.
Roy Billing percaya bahwa industri Australia telah matang dan sudah ada cukup pengawasan yang dilakukan oleh badan pendanaan untuk memastikan pembatasan pekerja asing ditegakkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
