REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- PM Australia Malcolm Turnbull dikenal sebagai sosok yang menggilai teknologi. Baru-baru ini kantor Perdana Menteri mengaku kalau pemimpin benua kanguru tersebut tidak menggunakan layanan email yang disediakan pemerintahnya.
Saat masih menjabat sebagai Menteri Telekomunikasi, Malcolm Turnbull pernah mengaku kalau ia menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi setelah mengatakan penggunaan teknologi SMS untuk berkomunikasi dengan sesama politisi dan menteri tidak aman.
Ia pun mengatakan kalau dirinya adalah pengguna aplikasi Wickr. Wickr adalah aplikasi pengirim pesan dengan mengenkripsi data yang dikirimkan.
Enkripsi adalah proses membuat sandi atau mengacak data untuk menyelubungi pesan yang sesungguhnya. Dengan enkripsi, metadata kemudian tidak bisa ditelusuri dan data kemudian akan hancur dengan sendirinya setelah dibaca.
Kebiasaan menggunakan aplikasi messanger yang lebih aman ini masih ia teruskan meski telah menjadi perdana menteri yang biasanya menggunakan server keamanan federal Australia.
"Banyak anggota parlemen dan menteri yang menggunakan sistem pengirim pesan privat, termasuk SMS, WhatsApp, Wikcr, dan lain sebagainya, termasuk email pribadi untuk mengirimkan materi yang tidak sensitif demi alasan kenyamanan dan keamanan," ujar juru bicara kantor Perdana Menteri Australia.
"Semua komunikasi atau rekaman dari seorang menteri yang berhubungan dengan tugasnya, berpotensi tunduk pada (UU) Kebebasan Informasi baik di SMS maupun dengan menggunakan email pribadi atau server yang disediakan untuk email pemerintah," jelasnya.
Undang-Undang Kebebasan Informasi yang disahkan pada 1982 di Australia memperbolehkan mengakses dokumen milik pejabat pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Yang termasuk dalam dokumen ini adalah informasi pribadi.
Alasan Turnbull menggunakan layanan email yang disediakan oleh bukan pemerintah adalah setelah calon presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton yang terus membela penggunakan akun email pribadi saat ia menjabat menjadi Menteri Dalam Negeri di 2009-2013.
Saat itu Clinton membantah kalau ia menggunakan akun pribadinya untuk mengirim atau menerima informasi rahasia.
Tapi pada September, Clinton meminta maaf. "Jika saya lihat lagi sekarang, meski sebenarnya diperbolehkan tetapi seharusnya saya memiliki dua akun email, satu untuk urusan pribadi, satu lagi untuk keperluan yang berhubungan dengan kerjaan," jelas Clinton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika