REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Komsioner Komnas HAM Australia Tim Wilson menyatakan meskipun dia tidak setuju dengan United Patriots Front (UPF), namun kelompok anti-Islam ini memiliki hak berdemo menentang rencana pembangunan masjid di Kota Bendigo.
"Saya tidak suka dengan apa yang anda katakan, tapi saya mendukung hak anda untuk menyatakannya" merupakan prinsip yang menjadi panduan para pembela kebebasan berbicara.
Hal ini pula yang dijadikan pedoman bagi Tim Wilson dalam mendukung hak kelompok UPF melakukan aksi demo di Bendigo. Aksi demo UPF itu, yang tadinya tampak hanya berupa aksi menentang rencana pembangunan masjid, berubah menjadi aksi kebencian.
Warga kota kecil itu mengalami frustrasi dan menyebut para pendemo bukan penduduk setempat sehingga telah memberi nama buruk bagi Kota Bendigo.
"Kita harus mengizinkan mereka berdemo, tidak ada gunanya menghentikan aksi mereka. Setiap orang harus bisa menjalankan kebebasannya sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain," kata Wilson.
Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan aksi demo seperti yang dilakukan UPF akan meningkatkan Islamophobia di Australia.
Ada juga yang menunjuk contoh, keputusan Pemerintah Australia memberikan visa bagi politisi anti Islam asal Belanda, Geert Wilders.
"Memicu kekerasan merupakan pelanggaran hukum. Namun akan selalu ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ingin kita dengar atau tidak kita setujui. Itulah kebebasan berbicara. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling menghargai dan saling bertoleransi," katanya.
Namun bagaimana jika mereka yang berdemo itu menyebarkan kebohongan?
"Batas kebebasan berbicara itu didasarkan pada kebenaran. Jika anda ingin mempercayai seseorang, cobalah cek fakta-faktanya terlebih dahulu. Kelompok ini bukanlah kelompok besar warga Australia yang begitu bersemangatnya," katanya.
"Mereka hanya segelintir warga yang menyatakan pandangannya, dan mayoritas warga lainnya memandang mereka sembari menggeleng-gelengkan kepala," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
