REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Para pakar kebijakan luar negeri mengatakan, Perdana Menteri Malcolm Turnbull memiliki peluang menata ulang hubungan Australia dengan Indonesia ketika ia melakukan lawatan ke Jakarta, November ini.
PM Turnbull akan menjadi pemimpin Australia pertama yang mengunjungi Indonesia sejak eksekusi Bali Nine April lalu.
"Saya pikir kunjungan ini akan cukup penting karena menandai penataan ulang setelah kepergian Tony Abbott dari jabatan Perdana Menteri," jelas Profesor Tim Lindsey, direktur pusat Hukum, Islam dan Masyarakat Indonesia di Universitas Melbourne.
Ia mengatakan, Tony Abbott "sangat tidak populer" di Indonesia setelah menghubungkan bantuan asing dengan eksekusi Bali Nine.
Alex Oliver, direktur jajak pendapat di Institut Lowy untuk Kebijakan Internasional, mendukung analisis Profesor Tim.
"Masyarakat Indonesia tersinggung dengan cara Tony Abbott menangani krisis itu dan pernyataannya yang membandingkan bantuan Australia dengan eksekusi," terangnya.
Ia menambahkan, "Dengan perubahan kepemimpinan dan komentar soal PM Turnbull di sana, ini menunjukkan bahwa hubungan dua negara, kini, bisa ditata ulang dengan cukup mudah."
Kunjungan PM Turnbull fokus ke perdagangan dan investasi
Kantor Perdana Menteri mengatakan, pembicaraan PM Turnbull dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, akan fokus pada perdagangan dan hubungan ekonomi.
Profesor Tim mengatakan, ada "potensi besar" bagi perbaikan dalam hubungan perdagangan.
"Ada banyak negara yang lebih jauh yang menjadi mitra dagang lebih dekat dan melakukan bisnis lebih banyak dengan Indonesia daripada kita," sebutnya.
Ia menyambung, "Malahan, Australia berinvestasi jauh lebih banyak di Selandia Baru daripada yang dilakukannya di Indonesia, yang tampaknya ini cukup gila."
Penghentian ekspor ternak hidup ke Indonesia pada tahun 2011 menciptakan kesulitan dalam hubungan kedua negara, tetapi Professor Tim mengatakan, masalah yang lebih besar ada di pihak Indonesia.
"Campuran infrastruktur yang buruk, regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi, administrasi yang tak bisa diandalkan dan tak konsisten dari rezim perdagangan di Indonesia harus diperbaiki jika Indonesia ingin menciptakan investasi asing yang lebih baik," utaranya.
PM Turnbull akan bertemu Presiden Jokowi pada 12 November di awal periode sibuk dari pertemuan internasional.
Ia kemudian akan melakukan perjalanan ke Jerman untuk melakukan pembicaraan dengan Kanselir Angela Merkel sebelum KTT G20 di Turki, pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Filipina, dan KTT Asia Timur di Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika