REPUBLIKA.CO.ID, AMERIKA SERIKAT -- Dewan Keamanan PBB mengizinkan negara-negara mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk melawan kelompok ISIS. Hal itu merupakan resolusi yang disepakati satu minggu pascaserangan di Paris, Prancis.
Langkah yang diusulkan oleh Prancis tersebut meminta seluruh negara anggota PBB untuk menggandakan dan mengoordinasikan usaha mereka untuk mencegah dan menekan serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS dan kelompok ekstremis lain yang berhubungan dengan Al-Qaeda.
Presiden Prancis Francois Hollande menyambut baik keputusan tersebut, mengatakan resolusi tersebut akan membantu menggerakkan negara-negara untuk menghancurkan kelompok bersenjata ISIS yang mengaku berada dibalik serangan di Paris.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius mengatakan bahwa para negara sebaiknya mencari cara untuk menghentikan pertempuran, baik dengan langkah militer, pencarian solusi politik atau melawan secara finansial.
Rancangan resolusi Prancis tersebut tidak memberikan dasar resmi untuk langkah militer dan tidak menyinggung bab tujuh dari Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan angkatan bersenjata.
Diplomat Prancis mengatakan mereka akan memberikan bantuan politik internasional untuk kampanye anti kelompok bersenjata ISIS yang telah melonjak sejak serangan di Paris minggu lalu.
"Resolusi tersebut merupakan sebuah pengakuan internasional atas ancaman yang diberikan kelompok bersenjata ISIS," ujar Duta Besar Inggris Matthew Rycroft yang menjadi pemimpin Dewan bulan ini.
Duta dari Inggris tersebut menyebutnya sebagai panggilan untuk bertindak kepada negara-negara anggota untuk bergabung dalam usaha internasional untuk mengalahkan kelompok bersenjata ISIS.
Langkah tersebut meminta para negara anggota yang berkemampuan untuk menggunakan seluruh langkah yang dibutuhkan, berdasarkan hukum internasional terhadap wilayah yang dikuasai di Suriah dan Irak.
Sementara Duta Besar Rusia, Vitaly Churkin menekankan bahwa resolusi tersebut merupakan sebuah daya tarik politik dan tidak merubah dasar resmi untuk negara yang melawan terorisme.
Tawaran Prancis untuk dukungan PBB datang setelah Rusia memberikan rancangan resolusi terpisah yang meminta melawan kelompok ISIS dengan izin dari Suriah.
Rancangan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang menolak untuk bekerja sama dengan rezim Presiden Bashar al-Assad yang mereka tuduh menimbulkan ekstrimisme dengan beralih ke kekerasan.
Prancis memberikan rancangan resolusi pada Kamis dan mencari persetujuan cepat dari ke 15 anggota dewan. Pemungutan suara dilakukan tepat satu minggu setelah insiden Paris yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS. Prancis telah menyerang beberapa sasaran kelompok militan ISIS di Suriah sejak September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika