REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk melancarkan perang udara di Yaman telah melakukan 119 serangan mendadak yang melanggar hukum kemanusiaan, kata panel ahli PBB dalam laporan yang menyerukan pembentukan komisi penyelidikan internasional.

Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan menyiapkan penyelidikan untuk "memeriksa laporan pelanggaran hukum kemanusiaan dan hukum hak asasi manusia internasional di Yaman oleh semua pihak dan untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran tersebut," kata laporan yang diperoleh AFP, Rabu.

Panel ahli PBB itu mengatakan telah mendokumentasikan serangan koalisi terhadap sasaran sipil, termasuk tenda-tenda pengungsi, acara pernikahan, bus, kawasan perumahan, fasilitas medis, sekolah, masjid, pasar, pabrik, gudang makanan dan bandara.

"Banyak serangan yang dilakukan melibatkan beberapa serangan udara di sejumlah objek sipil," katanya.

Yaman masuk dalam kekacauan ketika koalisi yang dipimpin Arab Saudi memulai serangan udara pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman dan mengusir para pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut ibukota Sanaa.

Menurut data PBB, sejak itu lebih dari 5.800 orang tewas dan 27.000 orang terluka. Sekitar 60 persen dari angka kematian warga sipil dan korban luka-luka itu disebabkan oleh ledakan serangan udara.

Para ahli mendokumentasikan setidaknya tiga dugaan kasus warga sipil yang melarikan diri dari pemboman di perumahan serta dikejar dan ditembak oleh helikopter.

Walaupun panel ahli itu tidak bisa melakukan perjalanan ke Yaman, mereka mempelajari gambar dari satelit tentang keadaan kota-kota di Yaman sebelum dan sesudah serangan. Gambar itu menunjukkan "kerusakan yang luas di daerah-daerah pemukiman dan objek sipil".

Lebih dari 21 juta orang di Yaman -- 82 persen dari total populasi -- terancam kekurangan pangan yang parah.

Krisis kemanusiaan yang mengerikan itu diperparah oleh Arab Saudi yang memblokade kapal-kapal yang mencoba mencapai Yaman untuk membawa bahan bakar, makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Panel ahli itu mengatakan bahwa "warga sipil amat sangat terpengaruh" oleh pertempuran di Yaman dan menyesalkan penggunaan taktik "terlarang yang memanfaatkan kelaparan sebagai suatu metode perang".

Ikuti Whatsapp Channel Republika