Laporan itu juga membuat daftar yang meminta seseorang untuk menghitung berapa kali mereka terkena masalah serta kebebasan berkorupsi di pemerintahan dan bisnis.
"Saat negara secara sepihak mengejar tujuan individual, seperti perkembangan ekonomi hingga mengabaikan tujuan sosial dan lingkungan, hasilnya bisa sangat merugikan bagi kesejahteraan manusia, bahkan berbahaya untuk kelangsungan hidup," kata laporan itu.
"Banyak negara dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan beberapa hal seperti meningkatnya kesenjangan, mengakarkan pengucilan sosial dan memberikan kerusakan besar terhadap lingkungan alam," tambahnya.
Laporan yang pertama dikeluarkan pada 2012 untuk mendukung sebuah pertemuan PBB terkait kebahagiaan dan kesejahteraan. Lima negara, Bhutan, Ekuador, Skotlandia, Uni Emirat Arab dan Venezuela, yang saat ini memiliki menteri kebahagiaan memiliki tugas mempromosikan hal tersebut sebagai tujuan kebijakan publik.
Survei 2016 tersebut menunjukkan tiga negara terutama, Irlandia, Islandia dan Jepang mampu mempertahankan tingkat kebahagiaan meskipun adanya guncangan eksternal seperti krisis ekonomi pasca-2007 dan gempa bumi 2011 dikarenakan adanya dukungan dan kesetiakawanan masyarakat.
Sachs menunjuk Kostarika, yang berada di urutan ke-14 dan di atas sejumlah negara lain lebih kaya, sebagai contoh lingkungan sehat dan membahagiakan meskipun bukan negara kuat secara ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
