REPUBLIKA.CO.ID, PERTH -- Kepolisian Federal Australia (AFP), Kamis (17/3), memulai investigasi terhadap seorang mantan menteri di era pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Stuart Robert, politisi Partai Liberal Australia, yang terpilih dari daerah pemilihan Fadden, Queensland pada 2007, 2010, dan 2013, mengundurkan diri dari posisi menteri setelah didapati melanggar standar perilaku menteri. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah Menteri Urusan Veteran, Menteri Layanan Manusia, dan Menteri Pembantu Perdana Menteri dalam Perayaan 100 tahun ANZAC.

Pria yang pernah menjadi tentara pada 1988 hingga 1999 itu diketahui melakukan perjalanan pribadi pada 2014 dan menyaksikan penandatanganan kesepakatan dagang komoditas tambang antara perusahaan Australia dan mitra di Cina. Dalam sebuah foto ia tampak berjabat tangan dengan pihak Cina , dan di kesempatan berbeda ia mengaku berdiskusi dengan pejabat pemerintahan Cina.

Meski demikian, Stuart selalu menekankan perjalanan ke Beijing di Agustus itu murni perjalanan pribadi, bukan sebagai perwakilan pemerintah Australia. "Kasus ini masih di tahap penyelidikan dan selama berlangsung, tidak ada komentar lebih lanjut yang layak dibagikan ke publik," kata salah satu juru bicara polisi, Kamis, seperti dikutip dari laman ABC.

Menanggapi penyelidikan polisi terhadap Stuart Robert, pihak oposisi Partai Buruh menyebut ada persoalan yang ternyata lebih serius terkait standar pemerintahan. "Kita ketahui sekarang sudah ada empat anggota parlemen dari Partai Liberal yang diselidiki oleh Kepolisian Federal Australia," kata Mark Dreyfus, Jaksa Agung kabinet oposisi.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: Manusia Pertama yang Berjalan di Ruang Angkasa

Ikuti Whatsapp Channel Republika