REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Malcolm Turnbull meminta Parlemen Australia menggelar sidang istimewa pada April mendatang untuk membahas rancangan UU tentang hubungan industrial.
Jika UU ini tidak lolos, PM Turnbull mengancam akan membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilu. Hal itu ditegaskan Turnbull dalam pengumuman, Senin (21/3) di Canberra.
Dia juga mengatakan akan mengajukan RAPBN pada 3 Mei mendatang, sepekan lebih awal dari jadwal. "Kini waktunya bagi Senat Australia menyadari tanggung jawabnya dan turut membantu memajukan rencana ekonomi kita daripada menghalang-halanginya," ujar PM Turnbull.
"Pemulihan Australian Building and Construction Commission (ABCC) reformasi ekonomi yang penting. Saat untuk bermain-main sudah selesai," katanya.
Menurut jadwal kerja saat ini, DPR Australia (House of Representatives) atau majelis rendah akan libur hingga 11 Mei, saat RAPBN diajukan pemerintah. Kini, baik majelis rendah maupun majelis tinggi (Senat) akan kembali bekerja pada 18 April untuk membahas RUU tentang ABCC dan RUU organisasi terdaftar.
Jika RUU itu ditolak di Senat, maka PM Turnbull menegaskan dia akan membuarkan kedua majelis parlemen itu dan langsung menggelar pemilu pada 2 Juli 2016.
Pemilu dipercepat dikenal dalam sistem politik di Australia, yaitu pemilu digelar bukan pada jadwal yang biasanya, yaitu tiga tahun. Kebetulan 2016 ini memang merupakan tahun pemilu, yang menurut jadwalnya akan digelar September mendatang.
Pemilu federal digelar tiap tiga tahun, dan pemilu terakhir berlangsung pada September 2013, dimana Partai Koalisi Liberal Nasional di bawah Tony Abbott saat itu menang telak melawan Partai Buruh yang beroposisi. Pemilu dipercepat bisa digelar jika sebuah RUU tidak lolos di salah satu kamar parlemen, baik di DPR atau di Senat.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menanggapi pengumuman itu dengan menyatakan Turnbul sedang panik, dan tidak memikirkan masa depan rakyat melainkan hanya memikirkan masa depan politiknya sendiri.
Baca juga: Sejarah Hari Ini: Penjara 'Iblis Amerika' Alcatraz Ditutup
Ikuti Whatsapp Channel Republika