REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Ribuan PNS tingkat federal Australia, Senin (21/3) memulai aksi mogok kerja menuntut perbaikan gaji setelah beberapa tahun negosiasi dengan pemerintah tidak juga mencapai kesepakatan.
Aksi mogok kerja dilakukan serentak di berbagai departemen pemerintahan di berbagai kota, dan pejabat terkait memperkirakan akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Para PNS di lingkungan lembaga jaminan kesehatan Medicare, Centrelink, kantor pajak, Departemen Pertahanan, Biro Meteorologi, kantor Perdana Menteri serta Biro Statistik ambil bagian dalam aksi mogok ini.
Begitu pula PNS di lingkungan Departemen Pendidikan, Departemen Lingkungan Hidup, dan instansi lainnya. Serikat pekerja Community and Public Sector Union (CPSU) mengatakan kalangan PNS sudah tidak tahan lagi setelah dalam dua tahun terakhir ini negosiasi perbaikan gaji tidak mencapai kesepakatan.
Ketua CPSU Nadine Flood menjelaskan, pemerintah berusaha menghilangkan kondisi kerja yang ramah keluarga yang memungkinkan pegawai menyeimbangkan antara kerja dengan tanggung jawab membesarkan anak.
Dia mengatakan aksi mogok ini tidak mengejutkan. "Pemerintah terus mencoba mengurangi hak-hak pekerja, mengurangi pekerjaan, menyetop kenaikan gaji, dan menawarkan pekerjaan dengan gaji rendah serta menolak berunding," ujar Flood.
Diperkirakan aksi mogok kerja juga akan dilakukan di lingkungan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan (DIBP) serta Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air, yang rencananya berlangsung hari Kamis.
"Petugas perbatasan kita tentu saja lebih mendahulukan pekerjaan mereka, namun mereka kini menghadapi perjuangan melawan pemerintahan ini," ujar Flood lagi.
Sementara itu Menteri Pelayanan Publik Michaelia Cash menyayangkan aksi mogok di lingkungan PNS ini, dan meminta serikat buruh untuk melakukan negosiasi dengan niat baik.
Baca juga: 1,5 Ton Stroberi Bantuan Indonesia untuk Anak Gaza
Ikuti Whatsapp Channel Republika
