REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Layanan imigrasi dan pabean di sedikitnya empat negara bagian di Australia akan terganggu karena petugas imigrasi dan pasukan penjaga keamanan perbatasan melakukan pemogokan sebagai bagian dari perjuangan selama dua tahun terakhir menuntut perbaikan gaji dan kondisi kerja.
Rencana pemogokan tersebut akan diperluas ke seluruh Australia, Kamis dan akan berlangsung selama musim liburan Paskah akhir pekan ini. Petugas imigrasi dan penjaga perbatasan akan berhenti bekerja selama beberapa jam di bandara di Cairns, Townsville, Perth, Darwin dan Adelaide, Selasa (22/3).
Bandara di negara bagian lain tidak mengalami pemogokan hari ini.
Serikat Pekerja CPSU (Serikat Pekerja Sektor Publik dan Komunitas) mengatakan rencana perubahan peraturan yang diusulkan pemerintah akan membuat beberapa petugas Border Force akan mengalami pengurangan pendapat sebanyak beberapa ribu dolar per tahun.
Nadine Flood dari CPSU mengatakan akan ada pemogokan lebih besar yang akan mempengaruhi mereka yang hendak bepergian ke luar Australia maupun mereka yang baru datang.
"Kami mulai melakukan pemogokan hari ini dimulai dari beberapa bandara kecil, sebelum kemudian berlanjut ke bandara besar di Sydney, Melbourne, Brisbane dan kota lain yang akan dimulai Kamis selama 24 jam." kata Flood. "Ini pasti akan memberikan dampak."
Staf di terminal kapal pesiar juga akan melakukan pemogokan. Pada Senin kalangan PNS tingkat pemerintah federal mulai melakukan aksi mogok menuntut perbaikan gaji dan kondisi kerja.
Pemerintah Federal mengkritik tindakan pemogokan ini sebagai hal yang kontra produktif dan tidak terencana dengan baik. Menteri Layanan Umum Michaelia Cash mengatakan bahwa serikat pekerja itu akan memberikan layanan lebih baik kepada anggota mereka, bila mereka berunding dengan pemerintah dengan niat baik.
"Mengecewakan bahwa tindakan CPSU ini akan berarti masyarakat yang paling rentan akan mengalami gangguan selama Libur Paskah ini. Dari pada menyebabkan staf tidak bisa mendapatkan bayaran tepat waktu atau tunjangan sosial tidak diberikan pada waktunya menjelang Paskah, lebih baik CPSU mencapai kesepakatan dengan pemerintah sehingga staf mendapatkan kenaikan gaji dan layanan bisa pulih lagi," kata Cash.
Baca juga: Kedutaan Australia Terbesar di Dunia Diresmikan di Jakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika
