REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan membuat pusat krisis yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi situasi keamanan yang melibatkan WNI di luar negeri.
Hal ini diungkapkan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pada Senin (25/4) pascainsiden penculikan pelaut Indonesia di perairan Filipina.
Pusat krisis ini akan melibatkan sejumlah menteri, militer dan kepolisian. Tujuannya untuk merespon cepat dan tanggap terhadap situasi-situasi yang bisa berdampak strategis.
"Kami harap ini akan segera beroperasi secepatnya," kata dia. Sejak menjabat mulai tahun 2014, pemerintahan Jokowi menghadapai sejumlah masalah terkait keamanan maritim.
Terbaru, 18 warga negara Indonesia dan Malaysia diculik dalam tiga insiden terpisah di perairan Filipina. Pelaku penculikan adalah jaringan militan Abu Sayyaf. Kelompok ini meminta tebusan untuk pembebasan sandera dan pemerintah tidak mengabulkannya.
Baca juga, Butuh Sedikitnya Tiga Bulan untuk Bebaskan Sandera WNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika