REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Paus Fransiskus mengatakan bahwa sikap beberapa negara Eropa yang diskriminatif terhadap para imigran tidak hanya salah tapi juga sesat dalam memerangi terorisme. Ia mencontohkan serangan kelompok garis keras di Brussels pada Maret ketika tiga pembom bunuh diri menewaskan 32 orang, yang pelakunya orang Belgia, bukan anak pendatang. Mereka datang dari daerah kumuh.
Sebaliknya, Paus memuji pemilihan Sadiq Khan menjadi wali kota pertama Muslim di London pada bulan ini. "Di London, wali kota baru itu dilantik di katedral dan mungkin akan diterima ratu. Itu menunjukkan penting bagi Eropa mendapatkan kembali kemampuannya menyatu,” kata Paus Fransiskus saat berbicara kepada surat kabar Katolik Roma Prancis, La Croix, pada Senin (16/5).
Paus juga menyatakan, Eropa seharusnya lebih menyatukan pendatang dan memuji keterpilihan Muslim pada jabatan wali kota baru London sebagai contoh keberhasilan. Sepuluh hari lalu, Paus mengecam Eropa karena tidak memiliki sikap yang memadai terhadap arus masuk pendatang yang lari dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika.
Paus juga mengkritik negara Barat yang mencoba mengekspor demokrasi mereka ke negara lain, seperti Irak dan Libya. Menurut Paus, ekspor demokrasi dilakukan tanpa menghormati adat, budaya, dan politik setempat.
"Saat dihadapkan dengan terorisme garis keras Islam saat ini, kita harus mempertanyakan cara jenis demokrasi, yang terlalu Barat, diekspor ke negara tempat terdapat kekuasaan kuat, seperti di Irak atau Libya, tempat terdapat kekuatan suku," katanya.
"Kami tidak bisa maju tanpa memperhitungkan kebudayaan itu," kata Sri Paus. "Seperti seorang Libya katakan baru-baru ini, 'Kami dulu punya satu Khadafi, sekarang kami memiliki 50,'" kata Fransiskus merujuk pada mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi, yang digulingkan dan dibunuh pada 2011.
Paus Fransiskus sering menyerang yang ia sebut budaya penjajahan, dengan negara Barat berusaha memaksakan nilai mereka pada pihak berkembang sebagai imbalan bantuan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
