Namun, meskipun bisa dengan mudah dipakai kembali dengan menggunakan sebuah peraut, pensil meninggalkan bekas yang dapat dengan mudah terhapus. Sejumlah masukan masyarakat terkait penyelidikan Senat terkait Pemilu 2013, menyampaikan kekhawatiran tanda pensil di surat suara bisa diubah dengan sengaja untuk mengutak-atik hasil pemilu.

Salah satunya menulis "Pensil itu cara kuno untuk menandai surat suara. Ada potensi untuk sengaja diubah secara besar-besaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab."

Anggota DPR dari Dapil Fairfax, Clive Palmer juga mengkritik penggunaan pensil ini.

"Sebuah tanda yang dibuat dengan pulpen tidak dapat dihapus tapi dengan pensil bisa. Dan ketika anda melihat beberapa suara yang belakangan dihitung dalam pemilihan saya, ada sejumlah suara yang tidak memiliki '1' yang telah digosok, atau dihapus, atau ada yang hanya lupa untuk menempatkan mereka di sana. Di (Dapil) Fairfax ada lima warna yang berbeda dan lima jenis surat suara."

Pada akhirnya, Komite Bersama urusan Pemilu (JSCEM) tidak menemukan bukti adanya sabotase. Namun juga tidak melihat adanya alasan khusus penggunaan pensil harus diwajibkan dalam pemilu.

Komite ini menyatakan, "Pensil mungkin lebih tepat untuk sebagian kecil kondisi tertentu, tetapi dalam pandangan Komite, norma operasional haruslah menyebutkan penyediaan pulpen. Karena itu, Komite merekomendasikan penyediaan pulpen harus menjadi pilihan di bawah UU Pemilu. Jika pensil ini harus disediakan, maka Komisioner Pemilihan dapat menyetujui penggunaan tersebut dengan pengecualian."

Kesimpulannya, untuk saat ini, penggunaan pensil tergantung kepada pemilih. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menyiapkan pulpen meskipun mereka menghendakinya sampai Parlemen mendatang memutuskan untuk mengubah UU ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika