REPUBLIKA.CO.ID,ANKARA -- Parlemen Turki akan membahas sejumlah kebijakan untuk mencegah terulangnya kudeta militer. Perdana Menteri Turki Binali Yilidrim mengatakan prosedur hukum tengah dilakukan untuk memberi sanksi berat bagi pelaku kudeta.

Yildirim mengatakan 15 Juli, atau tanggal terjadinya kudeta militer, akan dijadikan peringatan bagi pesta demokrasi Turki. Hal itu karena kudeta militer dinilai berhasil digagalkan oleh rakyat Turki.

Dengan kembalinya pemerintahan Turki, Yildirim melakukan konferensi pers yang juga dihadiri Jenderal Gen Hulusi Akar yang diselamatkan dari penyanderaan pelaku kudeta. Yildirim pun menanggapi pertanyaan sanksi hukum bagi pelaku kudeta.

"Seperti Anda telah ketahui, hukuman mati sudah ditiadakan dari sistem hukum legal kami. Kami akan berdiskusi dengan pemimpin partai politik terkait langkah ke depan untuk mencegah upaya seperti itu di masa depan," ujarnya dilansir Hurriyetdailynews, Sabtu (16/7).

Upaya kudeta pada 15 Juli dinilai Yildirim menjadi noda hitam bagi demokrasi Turki. Namun, tanggal itu bisa diubah menjadi peringatan bagi demokrasi dengan menekankan rasa terima kasihnya pda kesetiaan rakyat Turki pada kebebasan dan demokrasi.

"Rakyat memberi respons terbaik untuk kelompok teror ini. 15 Juli sekarang berubah menjadi pesta bagi demokrasi kita," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika