REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Sabtu (16/7) gagal mengutuk kekerasan dan huru-hara di Turki setelah Mesir keberatan atas sebuah pernyataan yang menyerukan agar semua pihak menghormati pemerintahan Turki yang terpilih secara demokratis.

Pernyataan yang naskahnya dibuat Amerika Serikat juga menyatakan sangat prihatin atas situasi di Turki, mendesak para pihak menahan diri, menghindari kekerasan atau pertumpahan darah, dan menyerukan segera diakhirinya krisis dan mengembalikan norma hukum.

Pernyataan-pernyataan oleh DK PBB yang beranggota 15 negara itu harus disetujui lewat konsensus. Beberapa diplomat, yang meminta jati dirinya tak disebutkan, mengatakan Mesir mendesak DK PBB jangan mengambil sikap untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan telah dipilih secara demokratis.

Pasukan yang setia kepada Presiden Tayyip Erdogan menumpas usaha kudeta oleh faksi militer Jumat malam setelah orang-orang menjawab seruannya untuk turun ke jalan-jalan guna mendukung pemerintah dan puluhan pemberontak meninggalkan tank-tank mereka.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi adalah mantan seorang jenderal yang menggulingkan Presiden Mohammad Mursi, yang terpilih secara demokratis pada 2013 setelah protes-protes massal terhadap Mursi dari Ikhwanul Muslimin. Turki memberikan dukungan bagi IM di Mesir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika