Rabu 20 Jul 2016 08:26 WIB

Turki Mengaku Telah Kirimkan Bukti Keterlibatan Gulen ke AS

Rep: Gita Amanda/ Red: Ani Nursalikah
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim, Rabu, 1 Juni 2016.
Foto: AP Photo/Petros Karadjias
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim, Rabu, 1 Juni 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengumumkan telah memberikan bukti keterlibatan pemimpin oposisi Fethullah Gulen dalam kudeta gagal pada Jumat (15/7) lalu kepada Amerika Serikat. Yildirim juga memperingatkan kegiatan kriminal akan segera ditindak.

Dalam sebuah pidato pada Selasa (19/7), seperti dilansir Aljazirah, Yildirim mengatakan komplotan kudeta tersebut melakukan aksi tercela dan pengecut. Aksi tersebut menurutnya diarahkan oleh seorang ulama yang berada di luar negeri. Ucapan Yildirim nampaknya mengacu pada Gulen yang sedang berada di pengasingan di AS.

"Kekuatan tank belum mampu mengalahkan kekuatan rakyat," katanya yang menambahkan semua pelaku kudeta akan dihukum berat.

Namun Yildirim tak mengonfirmasi, apakah bukti yang diberikan Turki ke AS termasuk permintaan ekstradisi secara formal.Tapi pada Selasa, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan pemerintah Turki telah mengajukan bahan dalam bentuk elektronik ke pemerintah AS. Bahan tersebut kini sedang ditinjau.

Turki sebelumnya menuntut AS mengekstradisi Gulen ke Turki. Gulen yang kini tinggal di AS membantah terlibat dalam plot militer. Menurutnya kudeta mungkin sengaja dirancang untuk menangkap dirinya.

Aljazirah melaporkan, pembersihan juga terus dilakukan pemerintah Turki pascakudeta. Sebanyak 20 ribu pegawai pemerintah telah ditahan, termasuk 185 laksamana dan kolonel serta 1.500 pejabat kementerian keuangan.

Reuters melaporkan 257 personel dari kantor perdana menteri juga sudah dibebas tugaskan. Kementerian Pendidikan Turki pada Selasa juga menangguhkan 15.200 personel sehubungan dengan kudeta. Dewan Pendidikan Tinggi juga memerintahkan pengunduran diri 1.577 dekan yang bekerja dari sejumlah universitas.

Direktorat agama Turki mengeluarkan pernyataan pada Selasa, mereka tak akan menawarkan layanan pemakaman keagamaan termasuk doa pemakaman kepada para tentara yang tewas akibat terlibat upaya kudeta, kecuali mereka yang telah 'secara paksa terseret' ke dalam tindakan militer.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement