REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Tokoh oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu meminta pemerintah tidak menjadikan proses penyelidikan para pelaku kudeta 15 Juli lalu sebagai ajang perburuan terhadap lawan-lawan politik penguasa. Ketua Umum Partai Republik Rakyat (CHP) itu menyerukan pemerintah untuk tetap menghormati norma-norma demokrasi dan supremasi hukum.

“Kami ingin semua orang yang dituntut atas tuduhan terkait kudeta diadili sejalan dengan demokrasi dan aturan hukum. Kami tidak menginginkan penyelidikan kasus ini berubah menjadi perburuan,” kata Kilicdaroglu seperti dikutip Hurriyet Daily, Jumat (22/7).

Baca: Setelah CHP, Partai Oposisi Ini Juga Tolak Kudeta Militer Turki

Lebih dari 10 ribu orang di Turki ditahan aparat keamanan setempat karena diduga terkait dengan upaya kudeta yang berlangsung pada pekan lalu. Di samping itu, ada 50 ribu lebih pegawai negeri sipil yang diberhentikan rezim Erdogan karena dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan Fethullah Gulen.

Kilicdaroglu mengatakan, partainya juga meminta pemerintah untuk menahan diri atas rencana pemberlakuan kembali hukuman mati.

“Kita ini adalah negara yang menghormati aturan hukum. Ada kemunduran dalam demokrasi dari waktu ke waktu, tetapi wajah Turki selalu berubah menuju demokrasi,” kata Kilicdaroglu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika