REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perlakuan Australia terhadap para pencari suaka dan pengungsi mendapat sorotan pekan ini di saat Perdana Menteri Malcolm Turnbull bertemu dengan para pemimpin dunia di New York.
PM Australia Malcolm Turnbull, yang pergi ke New York dengan Menteri Imigrasi Peter Dutton dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop, berpartisipasi dalam Leaders Summit on Refugees (Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pengungsi) pada Selasa (20/9) yang diselenggarakan Presiden AS Barack Obama.
Pertemuan ini berlangsung di tengah KTT PBB untuk Pengungsi dan Migran, di mana PM Turnbull akan berbicara tentang pemicu migrasi. KTT ini bertujuan membuat negara-negara bersama-sama menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan terkoordinasi terhadap pergerakan pengungsi.
Baik PM Turnbull dan Menteri Peter Dutton telah berbicara tentang kebijakan imigrasi Australia menjelang pertemuan tersebut, dengan Perdana Menteri mengatakan kepada wartawan "kebijakan kami tentang perlindungan perbatasan adalah yang terbaik di dunia".
Apa kebijakan Australia saat ini?
Imigran yang mencoba untuk mencapai Australia dengan akan dikembalikan atau dikirim ke pusat-pusat detensi di Nauru atau Pulau Manus. Peter Dutton telah menjelaskan pemrosesan lepas pantai, visa perlindungan sementara dan pengembalian perahu sebagai tiga kunci keberhasilan dalam mengamankan perbatasan.
Akibatnya, Pemerintah mengatakan, 740 imigran di dalam 29 kapal telah dikembalikan sejak Pemerintahan Koalisi berkuasa pada tahun 2013. Selain itu, ratusan orang tetap dalam tahanan imigrasi: 1346 di daratan Australia, 242 di Pulau Christmas dan 1244 di Nauru dan Pulau Manus.
Bulan lalu, Peter Dutton menegaskan bahwa fasilitas Pulau Manus akan ditutup, tetapi belum ada waktu yang telah ditetapkan antara Australia dan Papua Nugini. Kebijakan pengungsi Australia juga termasuk penerimaan kemanusiaan -13.750 tempat akan tersedia bagi pemukiman kembali di Australia tahun ini, naik ke angka 18.750 di tahun 2018-19.
Pemerintah Koalisi juga sepakat untuk menerima 12 ribu pengungsi Suriah dan Irak, dengan 3.532 orang telah dimukimkan kembali sejauh ini. Belum ada kerangka waktu untuk pemukiman kembali yang telah diumumkan ke publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
