REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Ethiopia mendeklarasikan kondisi darurat negara setelah protes berkepanjangan dua kelompok etnis terbesar di negara tersebut, Ahad (8/10). The Oromo dan Amhara yang mewakili 60 persen populasi Ethiopia telah melakukan aksi protes selama satu bulan.

Mereka tidak setuju kursi kepemimpinan diduduki oleh golongan elit namun minoritas Tigrean. Protes berujung kekerasan semakin intensif hingga Ahad lalu, sedikitnya 55 orang tewas dalam bentrok antara polisi dan pengunjuk rasa di festival Oromo.

Kelompok HAM mengatakan ratusan orang telah tewas dalam satu bulan. Puluhan ribu orang ditahan. Perdana Menteri Ethiopia, Hailemariam Desalegn mengatakan kondisi darurat negara bertujuan menjaga keamanan.

"Keselamatan sipil adalah yang utama, selain itu kami ingin mengakhiri aksi merusak pada proyek infrastruktur, institusi pendidikan, pusat medis dan gedung-gedung pemerintahan," kata Desalegn dikutip BBC dalam siaran televisi.

Menurutnya, kondisi darurat negara akan berlangsung hingga enam bulan ke depan. Menurut kontributor BBC, aksi protes dan bentrokan kali ini cukup signifikan. Pengunjuk rasa menyerang perusahaan asing hingga mengancam reputasi Ethiopia yang sedang berkembang secara ekonomi.

Detail kondisi darurat masih belum jelas. Namun kabarnya, pengunjuk rasa tidak akan mundur dengan keadaan selanjutnya. Banyak jalanan Addis Ababa diblokir oleh mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika