REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Menteri Keamanan Internet Federal Australia Dan Tehan mengatakan akan menekan kepala departemen pemerintah untuk meningkatkan proses keamanan mereka. Langkah ini dilakukan menyusul temuan penelitian yang menunjukan pejabat departemen merupakan jaringan yang lemah dalam pertahanan nasional terhadap serangan internet.
Fakultas Keamanan Nasional ANU dan Kelompok Telecom Macquarie Telecom mensurvei karyawan yang bertanggung jawab pada keamanan internet di sekitar 60 lembaga pemerintah dan perusahaan berskala menengah. Sekitar 40 persen dari mereka mengaku dewan pimpinan di institusi mereka memiliki pengetahuan terbatas atau sangat buruk mengenai risiko keamanan di internet, seperti pembajakan, spionase, malware atau pencurian data.
Sekitar 60 persen dari manager keamanan nasional berada di level eksekutif. Tim Legrand dari Fakultas Keamanan Nasional atau National Security College mengatakan pengaturan keamanan internet di lembaga pemerintahan lemah. "Pemerintah dan industri swasta menghadapi kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai bentuk-bentuk kerentanan di internet amat jelas," katanya.
Dan kondisi ini dapat memicu peristiwa seperti serangan yang telah membuat situs sensus dipadamkan, kasus di mana Biro Statistik Australia mengontrak perusahaan teknologi informasi IBM.
"Sering kali mereka yang berwenang mengendalikan kontrak jasa seperti itu tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang risiko semacam ini sehingga cukup mampu untuk menilai kontrak pengadaan. Dan saya pikir dampaknya yang terjadi sudah cukup cukup jelas berkaca pada apa yang terjadi dengan serangan pada sensus yang lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
