REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Dukungan untuk Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menurun drastis hingga mencapai titik terendahnya sejak ia menjabat lebih dari satu tahun lalu, menurut hasil jajak pendapat, Senin (28/11).
Hasil itu menunjukkan pengaruhnya pada aktivitas pemerintahan kemungkinan kian melemah. Tingkat dukungan untuk Turnbull menurun hingga 46 persen pada 17 November, ungkap lembaga jajak pendapat, Fairfax. Angka itu menurun empat persen dari survei sebelumnya Juni lalu.
Alhasil, Turnbull kian gencar menjalankan kepemimpinannya dengan mendorong penetapan sejumlah aturan yang menjadi pusat kampanyenya, Juli. Namun, anggota majelis tinggi senat yang tidak dapat dikuasai partai konservatif, pendukung Turnbull kerap menghalangi upaya tersebut.
Pengamat politik kerap mempertanyakan batas waktu Turnbull dapat bertahan sebagai perdana menteri. Turnbull sempat dipaksa untuk berkompromi terhadap hasil sidang parlemen, Senin.
Perjanjian yang dimaksud adalah pengurangan subsidi pajak visa untuk warga asing. Pemerintah sebelumnya berencana mengenakan pajak visa bagi para wisatawan yang bekerja selama liburan sebanyak 32,5 persen dari tiap dolar yang diterima.
Namun oposisi yang terdiri atas para petani mengatakan "pajak pengelana" akan mengurangi jumlah sumber daya serta berisiko menurunkan penerimaan ekspor. Hal itu memaksa Turnbull untuk mengurangi pajak menjadi lebih dari setengahnya sampai 15 persen.
"Kompromi adalah hal yang nyata dalam sidang parlemen. Kami akan menyampaikan hasil kesepakatan ini ke para petani," kata Senator Fiona Nash, menteri bidang pembangunan daerah di Canberra.
Para petani mengatakan pajak tinggi dapat menurunkan jumlah pekerja paruh waktu yang membantu memetik buah saat panen. Kebijakan pajak tinggi dikhawatirkan mengancam industri yang ditargetkan menghimpun pendapatan sebesar 2,27 miliar dolar Australia (1,70 miliar dolar Amerika Serikat) dari ekspor pada musim mendatang.
Hasil kesepakatan itu ditetapkan sehari setelah ia berhasil mengesahkan dua rancangan Undang-Undang kontroversial di parlemen pekan lalu. Namun, Turnbull masih memiliki pekerjaan berat, memperkenalkan RUU pembentukan lembaga pengawas industri.
RUU itu adalah satu dari dua aturan yang ia usulkan untuk menghapus peran kedua majelis serta mendorong penyelenggaraan pemilihan umum Juli. Ia berdalih pemerintahan mampu mengelola perekonomian dengan cukup baik.
Akan tetapi ia memiliki waktu kurang dari seminggu untuk mendorong parlemen membahas RUU itu sebelum masa reses tahun ini.
"Jika Turnbull tidak mampu mengesahkan RUU itu, tampaknya dukungan untuknya dari jajak pendapat akan terus turun," kata Haydon Manning, pengajar ilmu politik Universitas Flinders.
Ikuti Whatsapp Channel Republika