REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah Myanmar kini lebih terbuka menanggapi isu yang berkembang di Rohingya, khususnya dengan Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir mengatakan isu-isu kemanusiaan yang terkait agama sebaiknya diselesaikan secara inklusif.
"State Counsellor Myanmar dan Menteri Luar Negeri Indonesia misalnya bersepakat untuk lebih mempromosikan dialog lintas agama. Indonesia dan Myanmar akan lebih sering menampilkan tokoh-tokoh agama Islam dan Budha dari kedua negara," kata Fachir kepada Republika usai penutupan Bali Democracy Forum (BDF) IX, Nusa Dua, Jumat (9/12).
Langkah ini bukan baru pertama kali, melainkan intensitasnya ditingkatkan. Pendekatannya bukan hanya untuk umat Muslim, namun juga umat Budha di Rohingya.
Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo kata Fachir bahkan berencana menemui dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Aung Htoo ingin berdiskusi terbuka, menerima pertanyaan, serta melakukan klarifikasi terkait isu yang berkembang.
Banyak delegasi yang hadir dalam forum tahunan ini merasa perlu menampilkan perspektif berbeda dalam merespons xenofobia, khususnya terkait keberagaman agama. Fachir mengatakan negara-negara demokrasi yang hadir di BDF ingin menampilkan narasi positif tentang agama yang damai.
"Ini untuk mengimbangi narasi negatif tentang Islamofobia, serta terorisme yang diasosiasikan dengan agama. Saya pikir ini menjadi masukan tersendiri," kata Fachir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
