REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Lebih dari satu juta warga Inggris telah menandatangani petisi parlemen yang menuntut Pemerintah Inggris tidak mengundang Presiden AS Donald Trump ke Inggris. Petisi membutuhkan kurang dari 100 ribu tanda tangan lagi untuk memaksa parlemen mempertimbangan undangan kunjungan kenegaraan Trump.
"Donald Trump bisa diizinkan masuk ke Inggris dalam kapasitasnya sebagai kepala Pemerintahan AS, tetapi ia tidak harus diundang untuk melakukan kunjungan resmi karena hal itu akan memalukan bagi Yang Mulia Ratu," tulis petisi itu, dilansir dari Aljazirah.
Petisi dibuka setelah Trump mengeluarkan kebijakan eksekutif yang melarang pengunjung, pengungsi, dan migran dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS. Pada Jumat (27/1), Perdana Menteri Inggris Theresa May, menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Presiden Trump. Ia secara resmi diundang Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke AS.
Penolakan May mengutuk larangan Trump terhadap imigran Muslim memicu kemarahan warga Inggris. May mendapat kritik kuat dari tokoh media dan politikus.
Menanggapi kritik itu, dalam sebuah pernyataan, May mengatakan ia tidak setuju dengan larangan tersebut. Sebelumnya, ia mengatakan masalah pelarangan imigran Muslim adalah urusan AS.
Beberapa tokoh terkemuka di Inggris, termasuk juara olimpiade kelahiran Somalia, Mo Farah dan anggota parlemen Partai Konservatif keturunan Inggris-Irak, Nadhim Zahawi mengatakan mereka terkena dampak kebijakan imigrasi Trump.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyatakan ia akan memastikan warga Inggris tidak terpengaruh oleh larangan tersebut. Namun, menurut situs resmi Kedutaan Besar AS di London, warga Inggris yang memiliki kewarganegaraan ganda dengan tujuh negara terlarang, disarankan tidak mengajukan permohonan visa AS.
Unjuk rasa terjadi di kota-kota di Inggris pada Senin (30/1) malam, termasuk satu di luar kediaman perdana menteri di Downing Street, untuk memprotes tindakan diskriminatif AS. Para pemimpin Eropa, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande, juga memberikan kritik terkait larangan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika