Rabu 08 Feb 2017 12:42 WIB

Pemerintah Klaim Ikhwanul Muslimin di Jerman Ancam Demokrasi

Rep: Marniati/ Red: Agus Yulianto
Ikhwanul Muslimin (Ilustrasi)
Ikhwanul Muslimin (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, DRESDEN -- Presiden departemen regional dari keamanan dalam negeri dan organisasi antiteroris Jerman, Gordian Meyer-Plath mengklaim organisasi Ikhwanul Muslim telah lama aktif di Saxony, Jerman walaupun mereka melakukan kegiatannya secara tersembunyi.

Menurut Meyer-Plath, Ikhwanul Muslimin di Jerman tidak terlibat langsung dengan serangan teror yang ada. Namun, keberadaan organisasi menimbulkan ancaman bagi sistem demokrasi Barat. “Ikhwanul Muslimin ingin membangun hukum syariah di Jerman dan mencoba mendapatkan monopoli di masjid,” ujar Meyer-Plath seperti dilansir express.co.uk (7/2).

Ikhwanul Muslimin saat ini beroperasi di 70 negara. Kelompok ini dilaporkan mensponsori pembangunan masjid di Jerman yakni di  Dresden, Leipzig, Meissen, Riesa, Pirna, Bautzen, dan Goerlitz.

Ahli keamanan mendesak warga untuk tidak berprasangka kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di masjid yang berada di wilayah tersebut. Karena, tidak semua orang-orang yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut didoktrin untuk menjadi ekstremis.

Sering kali Muslim yang mengunjungi masjid tersebut tidak menyadari mengenai keberadaan organisasi maupun hal lainnya. Mereka murni ingin melaksanakan ibadah.

Sementara itu, Pusat Kebudayaan Islam di Dresden, yang diduga dikendalikan oleh Ikhwanul Muslimin, membantah tuduhan radikalisme. Organisasi juga menyatakan dukungannya terhadap sistem politik non-Islam. Ihwanul Muslimin akan menjadi organisasi yang demokratis dan mengutuk tindakan kekerasan di Jerman. Kepala Ikhwanul Muslimin di Suriah, Mohammed Hikmat Walid, mengaku bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi damai.

Menurut Walid, Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang mengajarkan Islam moderat dengan cara-cara damai. "Kami berdiri tegas terhadap ekstremisme dan terorisme dan kami berbagi nilai-nilai umum seperti demokrasi, kebebasan dan pluralisme dengan seluruh dunia,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement