REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sehubungan dengan larangan perjalanan AS belum lama ini, Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) mengatakan organisasi itu takkan ikut dalam Sidang Ke-61 Commission on the Status of Women (CSW), Jumat (10/2).
Kegiatan tersebut direncanakan diadakan di Markas PBB di New York, AS, bulan depan. "Larangan perjalanan AS adalah yang paling akhir dari serangkaian penghalang buat keikutsertaan berarti perempuan di berbagai forum internasional," kata Sekretaris Jenderal WIPLF Madeleine Rees di dalam satu pernyataan.
"Sebelumnya kami bermaksud menyelenggarakan acara untuk menampilkan perempuan dari Yaman, dan negara lain Timur Tengah yang terpengaruh oleh konflik. Ini jadi tak mungkin dilakukan. Karena masalah prinsip kami telah memutuskan menarik keikutsertaan kami," tambah perempuan pejabat tersebut.
Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Januari untuk melarang warga dari Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya dan Yaman selama 90 hari melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, serta menangguhkan program pengungsi AS selama empat bulan dalam upaya melindungi warga negara Amerika dari serangan teror.
Perintah tersebut sejak itu telah ditolak, dan pengadilan banding federal pada Kamis menolak untuk menerapkan kembali larangan kontroversial tersebut. Rees menyatakan perempuan dari negara yang terkena dampak krisis tak diberi visa atau tak bisa menghadiri acara tertentu CSW untuk menyuarakan perjuangan mereka bagi kesetaraan, kebebasan dan tindak nonkekerasan kepada sesama pegiat dan pengambil keputusan dari seluruh dunia.
Sehubungan dengan itu, Rees mengatakan WILPF akan mengatur kembali kegiatan terjadwal dan pusat perhatiannya ke Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, serta forum lain yang memungkinkan semua perempuan, tak peduli apa pun kewarganegaraan mereka, ras, bahasa atau agama, untuk berbicara. WILPF, yang didirikan pada 1915, adalah organisasi perdamaian non-pemerintah tertua di dunia dan adalah salah satu dari beberapa organisasi non-pemerintah yang diberi status konsultatif di PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika