REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan harus membentuk mekanisme kerja sama di berbagai bidang, termasuk penanganan bencana dan keamanan pelayaran, kata seorang diplomat senior Beijing pada Senin (27/3).

Cina saat ini mengklaim hampir seluruh wilayah kaya kandungan alam Laut Cina Selatan, sebuah jalur perdagangan yang dilewati kapal pembawa barang senilai lima triliun dolar AS setiap tahunnya. Negara tersebut bersengketa dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang juga mengaku punya bagian di perairan strategis yang sama.

Selain itu Beijing sempat memicu kekhawatiran kawasan saat mereklamasi sejumlah pulau palsu yang akan dibangun menjadi fasilitas militer. Namun di sisi lain, Cina juga mencoba meredakan ketegangan dengan negara-negara Asia Tenggara dengan terus menyerukan upaya finalisasi pedoman umum pelayaran di perairan sengketa.

Dalam situasi tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Liu Zhenmin pada akhir pekan lalu dalam sebuah forum di provinsi Hainan, mengatakan sebuah mekanisme umum akan meningkatkan rasa saling percaya dan memperkuat kerja sama, demikian pidato tokoh tersebut dalam transkrip yang disiarkan pada Senin.

Mekanisme tersebut juga akan berkontribusi pada pertukaran pengalaman di berbagai bidang seperti pencegahan bencana, perlindungan lingkungan hidup, keragaman hayati, penelitian, dan keamanan pelayaran. "Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama pragmatis dan meningkatkan rasa saling percaya. Ini tidak terkait sama sekali dengan penyelesaian sengketa wilayah," kata Liu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika