REPUBLIKA.CO.ID,TURKI -- Referendum Turki telah diselenggarakan, Ahad (16/4) lalu, dengan hasil suara 51,4 persen pemilih menyatakan setuju, dan 48,6 persen menyatakan tidak setuju. Namun hingga kini, masih hasil suara tersebut masih menimbulkan pro-kontra, terlebih bagi pihak oposisi.

Sebelumnya, Partai Rakyat Republik (CHP) dan Persatuan Pengacara Turki (TBB) meyakini adanya cara illegal yang ditempuh para pemangku kebijakan untuk memengaruhi suara tersebut.

Desakan pihak opoisi pascareferendum, bisa dilihat ketika Mantan pemimpin Partai Rakyat Republik oposisi utama (CHP), Deniz Baykal, menyarankan partai tersebut terus berjuang melawan amandemen konstitusi yang disahkan.

Baykal juga menyebut hasil suara referendum sebagai sutu krisis konstitusi. Di sisi lain, Perdana Menteri Binali Yildirim, mengecam komentar Baykal, karena menurut Yildirim, pihak oposisi tidak mengikuti kehendak publik.

“Jika mereka mengadopsi jalan seperti itu, itu bukan jalan yang demokratis. Artinya mereka tidak bisa mencerna dan menginteralisasikan keputusan rakyat,” kata Yildirim dikutip dari www.hurriyetdaily.com.

Dia menegaskan, CHP tidak pantas untuk menjadi partai oposisi utama. Yildirim juga menyebut CHP sebagai partai yang tidak konsisten. “Kita bahkan tidak bisa mengerti siapa yang membuat deklarasi itu. Tidak ada apa-apa selain hiruk-pikuk di luar sana,” kata Yildirim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika