REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Otoritas Palestina telah memberi tahu Israel mereka tidak akan lagi mendanai listrik yang dipasok Israel ke Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski Bank Dunia memperingatkan kekurangan pasokan listrik dapat memperparah krisis kemanusiaan.
Langkah Palestina ini dapat dipastikan akan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas di wilayah kekuasaan kelompok Hamas itu. Pembatasan layanan medis dan pengurangan persediaan air juga akan berdampak pada dua juta penduduknya.
Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) Israel mengatakan mereka telah diberitahu oleh pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (27/4). Menurut unit pertahanan militer Israel itu, pemerintah Palestina telah menyatakan pembayaran listrik ke Gaza akan segera dihentikan.
Presiden Abbas mengancam akan memberikan tekanan finansial pada Hamas agar menyerahkan Gaza, wilayah yang direbut pascaperang pada 2007. Sejak saat itu, upaya rekonsiliasi di Tepi Barat dan Gaza telah gagal dilakukan.
"Tidak masuk akal jika Gaza dikepung dan dihentikan pasokan listrik, air, dan kebutuhan dasarnya demi urusan politik," kata seorang pejabat Hamas, Ismail Ridwan, dikutip Aljazirah.
Otoritas Palestina menolak memberikan penjelasan mengapa mereka mengambil langkah tersebut. Namun, Palestina dilaporkan telah melakukan sejumlah hal untuk memberikan tekanan terhadap Hamas.
Palestina menahan pasokan bahan bakar dari Israel yang digunakan untuk menyalakan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza. Otoritas negara itu juga mengurangi gaji pegawai negeri sipil yang merupakan salah satu tonggak perekonomian penduduk Gaza.
Israel bersedia berurusan dengan otoritas Palestina terkait pasokan listrik dan bahan bakar untuk Gaza karena tidak melibatkan Hamas. Hamas selama ini telah dianggap sebagai salah satu organisasi teroris oleh Israel.
Pada Kamis (27/4), Bank Dunia mengatakan pemadaman listrik di Gaza akan mempengaruhi pelayanan di rumah sakit, persediaan air, dan kelangsungan kehidupan rumah tangga sehari-hari. "Selama musim panas dan musim dingin, pasokan listrik yang langka semakin dijatah hanya empat jam di siang hari," kata sebuah laporan yang mengutip pernyataan Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Marina Wes.
"Baru-baru ini, situasi telah berubah, warga Gaza tidak mendapatkan listrik sepanjang hari. Hal ini telah menciptakan krisis kemanusiaan baru bagi dua juta orang di Gaza," tambah dia.
"Kami sangat khawatir. Kebijakan ini menghukum semua orang, bukan hanya Hamas, apa tujuannya? Kami tidak mengerti," ujar Samir Zaqout dari kelompok hak asasi manusia Al Mezan.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qidra, mengatakan 13 rumah sakit dan 54 pusat kesehatan di Jalur Gaza mengalami kekurangan dana dan bahan bakar untuk menyalakan pembangkit listrik darurat. Ia menuturkan, sebanyak 620 pasien ginjal yang membutuhkan dialisis tiga kali seminggu dan bayi yang baru lahir juga berisiko terkena pemadaman listrik.
Menurutnya, generator di semua fasilitas medis di Gaza menggunakan total sekitar 2.000 liter bahan bakar per jam. Al-Qidra meminta organisasi kemanusiaan dapat memberikan lebih banyak bantuan.
"Semua layanan kesehatan bisa berhenti dalam beberapa hari mendatang," kata dia.
Israel memungut biaya sebesar 11 juta dolar AS per bulan dari Palestina untuk listrik. Dana tersebut mengurangi jumlah pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkan Israel atas nama otoritas.
Sumber-sumber dari Israel mengatakan, Gaza membutuhkan 400 megawatt tenaga listrik untuk menjamin pasokan 24 jam penuh kepada penduduknya. Namun, angka tersebut itu tidak terpenuhi bahkan setelah sebuah pembangkit listrik dioperasikan.
Pembangkit listrik di Gaza biasanya menghasilkan 60 megawatt listrik. Jumlah itu ditambah dengan pasokan listrik dari Israel sebesar 125 megawatt dan saluran listrik dari Mesir sebesar 25 megawatt.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
