REPUBLIKA.CO.ID, RANGOON -- Pemerintah Myanmar memperingatkan masyarakat tentang berita palsu atau hoaks yang sengaja disebarkan pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan politik. Kabar hoaks itu untuk menggoyahkan pemerintahan selama masa jabatan pemimpin Aung San Suu Kyi.

Dalam beberapa hari terakhir, tersiar kabar bohong yang menyatakan Presiden Htin Kyaw, yang dipilih Suu Kyi untuk menjabat kepala negara, akan mundur dari jabatannya.

Terkait hal ini, kantor Suu Kyi di Myanmar menepis kabar tersebut. "Berita palsu mengenai presiden dan konselor negara telah disebarkan dengan sengaja dengan menggunakan akun bernama palsu," kata kantor Suu Kyi dalam sebuah pernyataan, Jumat (5/5).

Berita palsu atau hoaks tersebut menurut kantor Suu Kyi sengaja disebar dengan motif politik. "Telah ditemukan bahwa tindakan-tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan ketidakstabilan politik selama masa jabatan pemerintah yang sedang berkuasa," ucapnya.

Juru bicara kepolisian nasional Myanmar, Kolonel Myo Tho Sue, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Mereka yang terlibat, kata Sue, juga akan segera dibawa ke pengadilan. "Kami akan melakukan pencarian terfokus dan intensif untuk mereka yang bertanggung jawab atas hal ini," ujarnya.

Suu Kyi mengambil alih kekuasaan Myanmar pada April 2016 sebagai bagian transisi dari pemerintahan militer. Dalam tahun pertamanya, pemerintah Suu Kyi telah dipukul berbagai macam persoalan, seperti ketegangan etnis dan agama, konflik yang menciptakan puluhan ribu pengungsi, termasuk di antaranya 70 ribu warga Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca juga,  Massa Paksa Tutup Dua Madrasah di Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika