Departemen Keuangan Australia sudah mengirimkan surat kepada Culleton menyebutkan dia harus mengembalikan dana sekitar 200 ribu dolar AS (sekitar Rp 2 miliar) yang diterimanya, dan juga pengeluaran yang sudah dibayarkan kepada stafnya.

Ini berkenaan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Australia menyatakan Culleton tidak berhak mengajukan diri sebagai calon dalam pemilu. "Dalam surat itu disebutkan saya harus mengembalikan semua pengeluaran termasuk untuk membeli alat-alat kantor." katanya kepada Program AM Radion ABC.

Surat itu juga mengatakan hanya Menteri Khusus Urusan Negara bagian Scott Ryan bisa membatalkan keharusan tersebut. Senator Ryan sendiri dalam reaksinya kepada program televisi Sky News mengatakan dia tidak memberi opini terlebih dahulu sebelum mempelajari masalah ini dengan lengkap.

Namun Ryan mengatakan Departemen Senat Parlemen dan Departemen Keuangan telah mengirimkan surat kepada Culleton dan mantan senator dari Partai Family First Bob Day, yang juga sudah mengundurkan diri dari Senat. "Dalam sepengetahuan saya, karena surat itu bukan berasal dari saya, masalah utang belum lagi diperbincangkan." kata Ryan.

"Namun ada proses yang harus dijalani bagi seorang warga negara untuk utangnya kepada pemerintah dihapuskan."

Departemen Keuangan juga bisa memutuskan untuk tidak mengejar masalah pengembalian tersebut, karena dalam surat kepada Culleton menyarankan 'untuk memberikan bukti mengenai situasi keuangan untuk menjadi pertimbangan bagi departemen mengenai langkah apa yang akan diambil, meihat bahwa anda baru-baru ini menyatakan diri bangkrut."

Culleton akan membawa masalah ke pengadilan tertinggi di Inggris

Meskipun ada nada yang 'lunak' dan Departemen Keuangan hanya mengikuti aturan hukum untuk menulis surat kepada Culleton, dia mengatakan bahwa dia menjadi korban serangan bermotifkan politik. "Yang terjadi adalah ini menciptakan preseden buruk bagi siapa saja yang ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi negeri ini, hal semacam ini bisa terjadi pada mereka." katanya.

Culleton bertekad membersihkan namanya, dan mengembalikan karier politiknya, dengan membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi dalam sistem hukum Inggris yang disebut Privy Council karena secara hukum Australia masih berada di bawah Inggris.

"Ada kemungkinan untuk menulis surat kepada Privy Council dan saya akan melakukan hal tersebut." kata Culleton.

Aturan yang sudah disetujui baik di Inggris dan Australia yang dibuat tahun 1986 membuat hampir tidak mungkin bagi warga Australia untuk mengajukan permintaan kepada Privy Council untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi.

Diterjemahkan pukul 11:25 AEST 17/5/2017 dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini