REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menawarkan sebuah perjanjian damai kepada Korea Utara (Korut), jika negara itu mau meninggalkan program pengembangan senjata nuklirnya. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Gabungan Korsel, Chun Hae-sung, beberapa jam sebelum Presiden Moon Jae-in mengadakan pertemuan pertamanya dengan Presiden AS Donald Trump.

Kedua negara Korea itu secara teknis masih berperang karena tidak pernah menyepakati perjanjian damai. Perjanjian itu diperlukan untuk menggantikan gencatan senjata pada 1953 yang mengakhiri konflik di wilayah semenanjung.

"Kita harus mengganti sistem gencatan senjata yang tidak stabil ini dan mengakhiri perang di semenanjung Korea yang belum berakhir," kata Chun, dikutip kantor berita Yonhap.

Pemerintahan konservatif Korsel sebelumnya, yaitu mantan Presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, selalu menghindari perjanjian damai dengan Korut. Dalam penerbangan ke Washington, Moon mengatakan Korut harus menahan diri untuk tidak melakukan uji coba lebih lanjut dan harus melakukan pembekuan program nuklir sebelum dialog dilakukan.

Sementara itu, Seoul dan Washington akan mempertimbangkan apa yang dapat mereka tawarkan kepada Korut sebagai gantinya. "Pembekuan program nuklir adalah pintu masuk dialog dan penghentian total program nuklir akan menjadi pintu keluar dari dialog itu. Bersama dengan penghentian program nuklir, akan datang pembentukan sistem perdamaian di semenanjung Korea," ujar Moon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika