REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM -- Warga Palestina terus melanjutkan aksi protes terkait pemasangan kamera pengawas di pintu masuk Masjid al-Aqsha. Keberadaan kamera pengawas tersebut dinilai lebih 'berbahaya' dibandingkan detektor logam yang beberapa waktu lalu dilepas oleh Pemerintah Israel.
"Ini merupakan persoalan kontrol dan kekuasaan," ungkap aktivis Plestina di Kota Lama Yerusalem, Mohammad Abu Al Hommos, seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (26/7).
Hommos menilai warga Palestina berhak untuk menolak keberadaan kamera pengawas tersebut. Alasannya, keberadaan kamera tersebut akan melanggar privasi para warga Palestina yang datang ke Masjid Al-Aqsha untuk beribadah.
Para ahli dan pengacara juga menilai bahwa keberadaan kamera pengawas dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga Palestina dibandingkan detektor logam. Keberadaan kamera pengawas ini dinilais sebagai bentuk lain dalam pelanggaran hukum internasional.
Keberadaan kamera pengawas dinilai analis politik Khalil Shaheen akan membuat peran Yordanisa sebagai pemegang kontrol terhadap Al Aqsha dikesampingkan. Kamera pengawas ini juga akan membuat kehadiran para penjaga Palestina menjadi tak berarti.
Selain itu, kamera pengawas ini akan memberikan beragam data ke sistem komputer yang dikelola pemerintah Palestina. Data-data tersebut memungkinkan pemerintah Israel menemukan beragam informasi terkait warga Palestina yang mereka inginkan. Hal ini dinilai berisiko dapat mencelakai warga Palestina, termasuk aktivis.
"Yang akan menjadi 'pemain sebenarnya' adalah mereka yang berada di balik layar dan mengawasi kamera," ungkap Shaheen.
Sebelumnya, Israel juga merebut Yerusalem Timur secara ilegal pada 1967. Kala itu, Israel menunjukkan kontrol mereka terhadap Kota Tua tersebut melalui kehadiran para tentara Israel dan juga lebih dari 400 buah kamera di sepanjang gang atau lorong Kota Tua.
Rencana pemerintah Israel untuk memasang kamera yang sama di pintu masuk Al-Aqsha juga sudah mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Akan tetapi rencana tersebut selalu mendapatkan penolakan dari para pimpinan dan warga Palestina.
"Langkah-langkah ini sepertinya bertujuan untuk memastikan kontrol dan memberlakukan kekuasaan de facto terhadap lokasi tersebut, yang saat ini tidak dimiliki Israel secara hukum," ujar peneliti dari Cairo Institute for Human Rights Studies Yara Jalajel.
Pemasangan kamera pengawas direncanakan akan rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Pemerintah Israel telah menyiapkan dana sebesar 28 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 373 miliar. Salah satu jenis kamera pengawas canggih yang akan dipasang adalah kamera dengan sistem termal yang mampu mendeteksi senjata dan juga wajah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
