Yordania ingin menyeretnya ke pengadilan namun si penjaga sudah kembali ke Israel. Ia disambut dengan hangat oleh Netanyahu. Menurut laporan investigasi awal jaksa Yordania, penjaga kedutaan tersebut bertanggung jawab atas pembunuhan.

 

Ia juga memiliki senjata api tanpa lisensi. Israel membawa pulang penjaga di bawah imunitas diplomatik pada Senin. Pernyataan Raja Abdullah pada Kamis (27/7) adalah pernyataan pertama sejak saat itu dalam kasus ini.

 

Ia mengkritisi kebijakan Netanyahu yang melindungi si penjaga. Ini dinilai sebagai sesuatu yang provokatif dan mengusik kestabilan hubungan dua negara.

 

Seperti dilansir Aljazirah, kronologis insiden ini memiliki banyak versi. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, penjaga itu ditusuk oleh Mohammed al-Jawawdeh. Pria berusia 17 tahun itu berada di perumahan area kedutaan untuk mengirim furnitur.

 

Versi pemerintah Yordania juga sama. Jawawdeh menyerang penjaga Israel, yang kemudian menembak dan membunuhnya. Penjaga tersebut juga menembak pemilik rumah, Bashar Hamarneh. Namun tidak jelas motifnya.

 

Menurut penjaga itu, ia hanya membela diri ketika Jawawdeh mencoba menusuknya dengan obeng. Saat itu keduanya terlibat cekcok karena pengiriman furnitur di malam hari.

 

Keluarga Jawawdeh menyangkal klaim tersebut. Ayah Jawawdeh, Zakariya mengatakan ia ingin kebenaran terungkap. Ia mendesak otoritas mengeluarkan rekaman CCTV saat insiden. Keluarganya sudah menyewa pengacara untuk menghadapi kasus ini. Pasalnya, ada cukup banyak kejanggalan yang dirasakan keluarga. Seperti lenyapnya saksi di lokasi kejadian.

 

Pengemudi truk yang ikut mengantar furnitur bersama Jawawdeh, Maher Faris Ibrahimi disebut-sebut menyaksikan penembakan. Ia sempat dimintai keterangan oleh kepolisian Yordania hingga Rabu kemarin baru dibebaskan.

 

Namun kini ia sulit dijangkau dan tinggal bersama keluarga jauhnya di tempat lain di Amman. Anggota keluarga Ibrahimi yang lainnya diminta tidak memberi keterangan apa pun terkait insiden oleh pemerintah Yordania.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika