REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in mengatakan tidak akan ada tindakan militer apapun yang dapat dilakukan di Semenanjung Korea tanpa persetujuan dari negara itu. Segala macam cara akan ia lakukan untuk mencegah terjadinya perang.

"Pemerintah Korsel akan mecegah dan memblokir perang yang dapat terjadi di Semenanjung Korea dengan segala cara," ujar Moon Jae-in dalam sebuah pidato di televisi negara, Selasa (15/8).

Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat dengan adanya serangkaian uji coba perangkat nuklir, termasuk rudal balistik yang dilakukan Korea Utara (Korut). Uji coba rudal terbaru dilakukan pada 28 Juli lalu. 

Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu mengklaim kesuksesan dan diyakini mampu menjangkau wilayah daratan Amerika Serikat (AS).  AS membuka opsi menyerang Korut, jika Pyongyang menembakkan rudal di wilayah Paman Sam.

Selama ini, Korut mengatakan pengembangan program nuklir merupakan alat pertahanan utama. Namun, sejumlah negara di kawasan Semenanjung Korea khususnya Korsel dan Jepang juga merasa khawatir karena menjadi ancaman utama serangan rudal dan senjata berbahaya lainnya.

Korsel dan Korut secara teknis masih berperang setelah perang Korea berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan bukan berupa perdamaian pada 1950-1953. Setelah masa itu, Korut kerap melontarkan ancaman terhadap Korsel dan sekutu utama negara itu, AS dengan program nuklir mereka.

Pada 7 Agustus lalu, dalam percakapan melalui telepon selama lebih kurang 60 menit, Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump mengatakan komitmen dua negara untuk terus bekerja sama dalam mengendalikan Korut.

Moon Jae-in mengatakan pintu dialog dengan Korut hingga saat ini masih terbuka. Meski demikian, negaranya bersama dengan AS tetap harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dalam menghadapi Korut, termasuk dengan adanya perang militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika