REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemerintah Myanmar menyetujui permintaan militer untuk menunjuk seluruh Distrik Maungdaw di wilayah utara Rakhine sebagai wilayah operasi, mengkonfirmasi kepada The Irrawaddy pada Senin (4/9).
"Kantor Panglima Tertinggi meminta untuk menunjuknya [distrik Maungdaw] sebagai wilayah operasional, dan Kantor Presiden telah memberikan persetujuan," ujar juru bicara Kantor Presiden U Zaw Htay seperti dilansir irrawaddy.com, Senin (4/9).
Menurut koordinator utama Ko Ko Soe dari markas polisi penjaga perbatasan di Maungdaw, lima wilayah di kota utara Rakhine-Buthidaung, Maungdaw, Rathedaung, dan Taungpyoletwe dan sub-kota Myinlut telah ditunjuk sebagai wilayah operasional pada Agustus 25.
"Seluruh Maungdaw ditunjuk sebagai daerah operasional. Jadi, ini adalah persetujuan bahwa tindakan tegas dapat diambil terhadap organisasi teroris dalam operasi pembersihan," kata Koordinator Ko Ko Soe.
Panglima Angkatan Darat Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dilaporkan meminta penunjukan wilayah operasional untuk memastikan efektivitas operasi pembersihan. Kepala tentara menghadiri sebuah upacara pada hari Jumat untuk menerima sumbangan uang tunai untuk petugas keamanan dan pejabat pemerintah yang telah meninggal sejak serangan oleh gerilyawan dimulai di wilayah tersebut pada 25 Agustus lalu.
"Tatmadaw (pasukan militer) harus terlibat karena kekuatan pasukan polisi saja tidak bisa mempertahankan (daerah). Itu juga resmi diijinkan oleh pemerintah. Tanpa keterlibatan Tatmadaw, situasinya bisa memburuk. Militer akan melakukan yang terbaik untuk melakukan tugas pertahanan nasionalnya," kata Jenderal Min Ho Aung Hlaing.
Menurutnya, selain pasukan keamanan, semua institusi pemerintah dan seluruh rakyat harus mempertahankan Myanmar dengan patriotisme yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika